Napas Terakhir Republik Darurat di Rimba Sumatera
Yogyakarta jatuh dan Sukarno-Hatta ditawan, Republik Indonesia yang dipertahankan hampir mati. Sjafruddin Prawiranegara pun ditunjuk memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari rimba Sumatra demi menjaga napas kemerdekaan Indonesia.
Serangan Mendadak dan Mandat Sejarah
Minggu pagi, 19 Desember 1948, langit di atas Yogyakarta mendadak pekak oleh raungan mesin pesawat dan ledakan bom. Ibu kota Republik Indonesia itu sedang digempur habis-habisan oleh pasukan Belanda. Belum sempat debu akibat serangan di Jawa mengendap, hanya berselang satu jam, Belanda juga membombardir Bukittinggi di Sumatera Barat.
Kota di kaki Gunung Singgalang ini adalah target vital, karena disiapkan menjadi benteng terakhir andai Yogyakarta lumpuh. Di tengah situasi genting yang mencekam, tepat tiga jam setelah serangan dimulai, Presiden Sukarno mengambil langkah krusial dalam sidang kabinet darurat.
Bung Karno memutuskan memberikan mandat penuh kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara, yang saat itu kebetulan sedang berada di Sumatera Barat. Ada dua keputusan berat yang lahir dari rapat tersebut:
- Sukarno dan Hatta memilih tetap tinggal di Yogyakarta meski sadar risiko ditangkap sudah di depan mata
- Memberikan kuasa kepada Sjafruddin untuk segera membentuk pemerintahan darurat
Benar saja, tak lama setelah rapat bubar, duet pemimpin bangsa itu ditawan dan dibuang ke Pulau Bangka.
Proklamasi di Tepi Ngarai Sianok
Mendengar kabar jatuhnya Yogyakarta, Sjafruddin tidak tinggal diam. Ia segera berunding dengan Gubernur Sumatera, Tgk Moh Hasan. Sore itu, sekitar pukul 18.00 WIB, di sebuah rumah sederhana yang letaknya tak jauh dari keindahan Ngarai Sianok yang sunyi, sebuah keputusan sejarah diambil.
Hasan menyetujui pembentukan PDRI sesuai instruksi yang dikirimkan Sukarno. Tepat pada 22 Desember 1948, PDRI resmi diproklamirkan. Sjafruddin berdiri sebagai nakhoda utama, didampingi jajaran menteri yang siap bertaruh nyawa:
- Teuku Mohammad Hassan (Wakil Ketua sekaligus Menteri Dalam Negeri/PPK/Agama)
- Sutan Mohammad Rasjid (Menteri Keamanan/Sosial)
- Lukman Hakim (Menteri Keuangan/Kehakiman)
- Ir. Mananti Sitompul (Menteri Pekerjaan Umum/Kesehatan)
- Ir. Indracaya (Menteri Perhubungan/Kemakmuran)
Sementara di tengah hutan, Jenderal Sudirman tetap teguh memegang komando sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.
Hidup sebagai Pelarian di Hutan Rimba
Setelah proklamasi itu, hidup Sjafruddin dan kabinetnya berubah menjadi pelarian panjang. Menjadi musuh paling dicari Belanda, mereka harus berpindah-pindah, menembus hutan rimba demi menghindari kejaran peluru musuh.
Tak jarang, para pemimpin bangsa ini harus bermalam di semak belukar pinggiran Sungai Batanghari, tidur berselimut lembapnya udara hutan dengan sisa-sisa pasokan makanan yang terus menipis. Namun, lapar tak sanggup menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
Suara yang Menggema dari Kegelapan
Untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia belum mati, pada 23 Desember 1948, Sjafruddin mengudara melalui radio. Suaranya memecah keheningan, menguatkan moral rakyat dan prajurit TNI yang sedang bergerilya.
Dalam pidatonya yang bersejarah, Sjafruddin mengecam serangan Belanda yang dilakukan pada hari Minggu, hari yang biasa dipergunakan oleh kaum Nasrani untuk memuja Tuhan. Ia menegaskan bahwa negara RI tidak tergantung kepada Sukarno-Hatta semata, dengan semboyan "Patah tumbuh hilang berganti!"
Pidato ini bukan sekadar kata-kata. Getarannya tertangkap oleh stasiun radio di Singapura hingga disadap oleh radio Belanda di Riau. Akibatnya, perburuan terhadap tokoh PDRI semakin intensif, memaksa Sjafruddin dan kawan-kawan terus menyamar dan berpindah tempat.
Akhir Perjuangan dan Warisan "Gunting Sjafruddin"
Kegigihan PDRI akhirnya membuahkan hasil. Pada pertengahan 1949, posisi Belanda terjepit dengan kecaman dari dunia internasional terhadap agresi mereka. Sadar tak bisa berkuasa penuh, Belanda akhirnya melunak dan memilih berunding melalui Perjanjian Roem-Royen.
Setelah situasi stabil, Sjafruddin menunjukkan integritas luar biasa. Pada 13 Juli 1949, ia mengembalikan mandat kekuasaan kepada Ir. Soekarno. Ia kemudian melanjutkan pengabdiannya sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di era Kabinet Hatta.
Sebagai Menteri Keuangan pada Maret 1950, ia mengambil kebijakan moneter yang sangat berani dan kontroversial, yakni memotong nilai uang kertas Rp 5 ke atas menjadi separuhnya. Kebijakan ini melegenda dengan sebutan "Gunting Sjafruddin".
Tak hanya itu, dedikasinya pada stabilitas ekonomi membawanya menjadi orang nomor satu di bank sentral Indonesia yang pertama pada tahun 1951, setelah sebelumnya memimpin Javasche Bank. Perjuangan PDRI di bawah kepemimpinan Sjafruddin Prawiranegara tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang kemerdekaan Indonesia.
