Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan perlunya pola pendampingan yang tepat dan keteladanan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus bangsa. Hal ini disampaikan dalam diskusi daring bertema 'Orang Tua sebagai Penjaga Nilai Pancasila: Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital dan AI' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (3/6/2026).
Krisis Pendampingan dan Keteladanan
Menurut Rerie, saat ini terjadi krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak yang berpotensi menggerus pemahaman nilai-nilai kebangsaan mereka. Krisis ini harus segera diantisipasi dengan keterlibatan semua pihak, mulai dari lingkungan keluarga. Perkembangan peradaban dan inovasi teknologi membawa arus informasi yang perlahan mengikis fondasi moral kehidupan anak bangsa.
Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi), sepanjang tahun lalu tercatat 1.923 konten hoaks yang berhasil diidentifikasi di ruang digital Indonesia. Rerie juga menyoroti fenomena orang tua yang mengalami kelelahan pengasuhan dan secara tidak sadar mendelegasikan peran edukasi karakter anak kepada algoritma rekomendasi media sosial. Akibatnya, karakter anak tidak lagi dibentuk oleh pendampingan orang tua untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong dan kesantunan.
Peran Keluarga dan Guru
Guru Besar Fakultas Psikologi UI, Rose Mini Agoes Salim, menekankan pentingnya peran keluarga dalam menyikapi dampak perkembangan teknologi digital. Ia menyebutkan bahwa kehadiran PP Tunas bertujuan membantu orang tua agar anak hingga usia 16 tahun terhindar dari banjir informasi digital. Pada usia yang tepat, anak diharapkan sudah bijak dalam menyikapi informasi. Nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan dan moral, harus diterapkan dalam bermedia sosial, serta menghargai pendapat orang lain dengan landasan persatuan dan kemanusiaan.
Ketua Yayasan Cahaya Guru, Henny Supolo, menambahkan bahwa kemampuan berpikir kritis anak sangat penting dalam membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut harus dikaitkan dengan aktivitas keseharian. Guru dan orang tua harus mampu mengaitkan nilai luhur dengan kondisi sehari-hari, serta memiliki kemampuan mendengar yang baik.
Kritik terhadap Sistem Pendidikan
Aktivis Pendidikan, Indra Charismiadji, berpendapat bahwa anak-anak saat ini hanya menjadi objek pengukuran kemampuan tanpa mendapat penanganan atas kekurangan yang ada. Kondisi ini diatasi dengan berganti-ganti kurikulum, namun hasilnya belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan bahasa, matematika, dan sains. Menurut Indra, sistem pendidikan nasional hanya dimaknai sebagai sekolah semata, padahal Ki Hadjar Dewantara menekankan pendidikan berpusat pada keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan.
Pakar Pendidikan Karakter, Doni Koesoema, menegaskan bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Ancaman di ruang digital tidak bisa diatasi secara individual, melainkan dengan gerakan kultural. Kehadiran PP Tunas dan kebijakan antikekerasan di lingkungan pendidikan tidak cukup jika tidak diterapkan dengan benar. Gerakan kultural diharapkan mampu mendorong ekosistem digital yang ramah anak.
Usulan Perbaikan
Wartawan senior, Usman Kansong, menilai ada pekerjaan besar dalam membenahi sektor pendidikan, baik secara struktural maupun kultural. Perbaikan kultural belum muncul secara signifikan. Ia mengusulkan agar sekolah formal fokus pada aspek akademis, sementara pendidikan karakter ditangani komunitas dan orang tua, sesuai pemikiran Ki Hadjar Dewantara. PP Tunas sejatinya mengatur platform digital agar peduli keamanan anak.
Diskusi ini dimoderatori oleh Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Eva Kusuma Sundari. Narasumber meliputi Rose Mini Agoes Salim, Henny Supolo, dan Indra Charismiadji, dengan penanggap Doni Koesoema.
