Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyiapkan solusi untuk mengatasi parkir liar di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan milik BUMD Sarana Jaya yang akan disulap menjadi lokasi park and ride.
Penataan Parkir Liar
Rano mengatakan, penataan ini dilakukan setelah melihat langsung kondisi parkir liar yang kerap terjadi, khususnya di sekitar kawasan belakang pusat perbelanjaan dan dekat Stasiun MRT Lebak Bulus.
"Alhamdulillah di dekat situ ada tanah Sarana Jaya yang sebetulnya sudah punya rencana untuk dibangun park and ride. Nah, sementara belum dibangun, kita manfaatkan dulu," kata Rano, Jumat (24/4/2026).
Manfaatkan Lahan Sementara
Menurutnya, langkah ini diambil agar kendaraan tidak lagi parkir sembarangan di badan jalan yang dapat memicu kemacetan. Untuk sementara, lahan tersebut akan digunakan sebagai kantong parkir hingga pembangunan fasilitas permanen direalisasikan.
"Daripada parkir sembarangan, sudah kita pindahkan ke sana dulu. Jadi parkir tidak liar lagi di pinggir jalan, masuk ke area lahan kita sementara," ujarnya.
Solusi Realistis di Lapangan
Rano mengakui, persoalan parkir liar di Jakarta masih terjadi di sejumlah titik. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan lahan parkir, sehingga masyarakat terpaksa memanfaatkan ruang di pinggir jalan.
Ia menegaskan, penertiban parkir liar tetap akan dilakukan, namun di sisi lain pemerintah juga harus menghadirkan solusi yang realistis di lapangan.
"Bukan berarti kita menoleransi parkir liar. Itu tetap harus kita benahi, tapi memang ada dinamika di lapangan," imbuhnya.
Penertiban Parkir Liar
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta turun tangan menertibkan parkir liar di Jalan Kembang Lestari dekat Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, hari ini. Rano Karno mengatakan area parkir resmi nantinya akan direlokasi ke lahan milik Sarana Jaya.
"Lahan ini sudah dibersihkan, insyaallah rencananya akan digunakan untuk relokasi parkir liar, bahasanya parkir liar," ujar Rano, kepada wartawan, di lokasi, Jumat (24/4).
Rano memimpin langsung penertiban itu bersama Dinas Perhubungan. Sebanyak 200 personel diturunkan dalam penertiban ini.
