Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) secara resmi mengusulkan agar layanan Mikrotrans tidak lagi gratis. Dalam rekomendasi yang disampaikan Jumat (3/7/2026) di Balai Kota DKI Jakarta, Ketua DTKJ periode 2026–2029, Sugihardjo, menyatakan bahwa tarif nol rupiah perlu dihentikan karena dinilai menghambat akurasi data jumlah penumpang. Usulan ini mencakup pemberlakuan tarif Rp2.000 untuk perjalanan jarak dekat yang hanya menggunakan Mikrotrans, serta Rp5.000 untuk perjalanan yang terintegrasi dengan jaringan Transjakarta.
Alasan Penghentian Tarif Nol Rupiah
Menurut Sugihardjo, layanan Mikrotrans awalnya digratiskan dalam rangka uji coba untuk menjembatani first mile dan last mile menuju BRT atau non-BRT. Namun, praktik ini berlangsung terus-menerus tanpa evaluasi yang memadai. "Karena uji coba itu nol rupiah. Tapi keterusan," ujarnya. Ia menegaskan bahwa penetapan tarif bertujuan menghasilkan data penumpang yang lebih riil. Selama layanan gratis, terdapat potensi pencatatan penumpang yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. "Jadi kalau nanti Mikrotrans dikenakan tarif Rp2.000, terus data penumpangnya turun, itu datanya benar turun. Tapi bukan berarti penumpangnya turun karena kemarin itu ada data berlebih yang sebetulnya nggak jalan," jelas Sugihardjo.
Rincian Tarif yang Diusulkan
DTKJ membedakan tarif berdasarkan jenis perjalanan. Untuk perjalanan yang hanya memanfaatkan Mikrotrans dalam jarak dekat, tarif yang diusulkan sebesar Rp2.000. Sementara itu, untuk perjalanan yang terintegrasi dengan layanan Transjakarta—mencakup Mikrotrans, non-BRT, dan BRT—tarifnya tetap Rp5.000. "Yang sekarang itu Mikrotrans, kan tadi saya bilang kalau Transjakarta itu gabungan antara Mikrotrans, non-BRT, dan BRT. Nah, itu tarifnya sama, Rp5.000. Tapi kalau hanya untuk jarak dekat, hanya naik Mikrotrans, tarifnya Rp2.000. Kita mengusulkan Rp2.000," papar Sugihardjo.
Gubernur Pramono Dukung Rekomendasi Objektif
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengukuhkan 17 anggota DTKJ periode 2026–2029 pada hari yang sama. Ia mendorong DTKJ untuk memberikan rekomendasi yang objektif, berbasis data, dan berangkat dari temuan lapangan. "Jakarta telah mencatat kemajuan dalam transportasi publik, tetapi pekerjaan kita belum selesai. Integrasi antarmoda dan peningkatan kualitas layanan harus terus dipercepat," kata Pramono. Ia menekankan bahwa pembangunan transportasi tidak hanya fokus pada infrastruktur, melainkan juga pada kualitas layanan yang aman, nyaman, mudah diakses, dan mampu menarik minat perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Langkah Strategis Transportasi Jakarta
Pramono juga menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi dan operator layanan agar integrasi kebijakan berjalan konsisten. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan memperkuat konektivitas transportasi di kawasan Jabodetabek, mempercepat digitalisasi layanan transportasi publik, dan mengembangkan sistem transportasi rendah emisi. "Menjelang usia lima abad Jakarta, transportasi harus menjadi penopang kota global yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung produktivitas masyarakat," ucap Pramono. Ia berharap DTKJ bersama Dinas Perhubungan dan seluruh operator transportasi milik Pemprov DKI Jakarta terus bersinergi mewujudkan Jakarta yang semakin terhubung.
Struktur Kepengurusan DTKJ 2026–2029
DTKJ periode 2026–2029 diketuai oleh Sugihardjo, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2014–2017). Wakil Ketua dijabat Arya Setiapa S. Bilon, dan Sekretaris Ahmad Rizal. Kepengurusan dilengkapi empat komisi: Komisi Hukum dan Hubungan Masyarakat diketuai Charly Silitonga dengan anggota Jessica Sherly Anisa dan Nur Ahmad Jabriel; Komisi Kelaikan dan Keselamatan diketuai Wisko David Stefano dengan anggota Edi Nur Salam dan Bandar Guntur Damanik; Komisi Penelitian dan Pengembangan diketuai Sutanto Soehodho dengan anggota Dimas Nurman Handoyo dan Roy Sudin; serta Komisi Tarif dan Pembiayaan diketuai Masrowinoyugi Hartiman dengan anggota Saut Marulitua Hutabarat dan Sri Purwanto.
