Aturan THR 2026: Hak Pekerja dan Sanksi Perusahaan
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak wajib pekerja menjelang Lebaran 2026. Perusahaan wajib membayar THR paling lambat H-7 sebelum Lebaran, dengan sanksi bagi yang mangkir.
Kategori : Ketenagakerjaan
Pemprov Jabar Siapkan Rp 60,8 Miliar THR PPPK Paruh Waktu
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 60,8 miliar untuk Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu menjelang Lebaran 2024.
Kronologi Pria Tewas Terlindas Alat Berat di Depo KBN
PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) buka suara terkait insiden kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pria di Depo Smart, Cilincing, Jakarta Utara. KBN mengaku telah berkoordinasi intensif dengan otoritas terkait.
Menaker Kenang Try Sutrisno: Tokoh Luar Biasa Berjasa
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengenang mendiang Try Sutrisno sebagai tokoh luar biasa yang banyak berjasa bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang ketenagakerjaan dan pembangunan nasional.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Lion Wings Beri Hadiah Gadget untuk Karyawan Aktif Saat Puasa
Lion Wings menggelar program khusus untuk memotivasi karyawan tetap produktif selama bulan Ramadan, dengan hadiah gadget menarik bagi yang aktif berpartisipasi.
47 SPBG Jakarta Dihentikan Operasi Ramadan Menu Tak Layak
Sebanyak 47 SPBG di Jakarta dihentikan operasinya selama Ramadan karena menu makan siang untuk pekerja dinilai tidak layak konsumsi. Pemerintah DKI Jakarta mengambil tindakan tegas untuk memastikan kesejahteraan pekerja.
THR 2026 Tetap Ikuti Regulasi Ketenagakerjaan, Pemerintah Tegaskan
Pemerintah menegaskan bahwa pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 tetap mengacu pada regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, sebagai hak normatif pekerja menjelang Lebaran.
KPK Periksa Sekjen Kemnaker Soal Permintaan Uang Sertifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan permintaan uang untuk sertifikasi K3. Penyidikan kasus ini terus berlanjut.
Ahmad Luthfi Bahas Regulasi Upah Minimum dengan Buruh-Pengusaha
Menteri Ketenagakerjaan Ahmad Luthfi menggelar pertemuan dengan perwakilan buruh dan pengusaha untuk membahas regulasi upah minimum, menekankan dialog sosial dan perlindungan pekerja.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Aspirasi Buruh Jadi Dasar Penetapan UMP 2025
Menteri Ketenagakerjaan Ahmad Luthfi memastikan aspirasi buruh akan menjadi landasan utama dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, menekankan dialog sosial.
1.000 Keluarga Lulus PKH, Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian
Sebanyak 1.000 keluarga berhasil lulus dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Ahmad Luthfi mendorong kemandirian warga untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial pemerintah.
Gubernur Jateng Dialog dengan Pengusaha Jelang UMP 2026
Gubernur Jawa Tengah mengadakan dialog dengan para pengusaha untuk membahas penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral 2026, guna mencapai keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
TKI Temanggung Hilang 20 Tahun Ditemukan Aman oleh Gubernur
Gubernur Ahmad Luthfi mengonfirmasi bahwa TKI asal Temanggung yang hilang selama 20 tahun telah ditemukan dalam keadaan aman. Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Buruh Minta THR H-21 Lebaran, Nasdem: Kebijakan H-14 Sudah Baik
Serikat buruh mengusulkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal, yaitu H-21 sebelum Lebaran. Namun, Partai Nasdem menilai aturan saat ini yang menetapkan H-14 sudah cukup baik dan tidak perlu diubah.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Panggil Sekjen Kemnaker Saksi Kasus Pemerasan K3
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Ojek Online Gugat Pemkab Pandeglang, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 M
Kelompok ojek online di Pandeglang menggugat pemerintah daerah dan provinsi karena aturan yang dianggap merugikan, menuntut ganti rugi sebesar Rp 100 miliar atas dampak ekonomi yang ditimbulkan.
DPR Setujui Pencairan THR Lebih Cepat untuk Bantu Pekerja Mudik
Komisi IX DPR menyetujui usulan percepatan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja. Langkah ini bertujuan membantu pekerja membeli tiket mudik Lebaran lebih awal.
PT Satyamitra Surya Perkasa Diduga Telat Bayar Upah Karyawan
PT Satyamitra Surya Perkasa diduga belum membayar upah karyawan tepat waktu, memicu protes dari buruh yang menuntut hak mereka dipenuhi sesuai perjanjian kerja.
DPR Setuju Percepatan Pencairan THR untuk Persiapan Mudik
Komisi IX DPR mendukung usulan percepatan pencairan THR menjadi H-21 Lebaran untuk membantu pekerja membeli tiket mudik dan persiapan lainnya.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
THR Wajib Dibayar H-7 Lebaran, Menaker Tegaskan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Idulfitri, sesuai regulasi yang berlaku.
Buruh Minta THR H-21, NasDem: Kebijakan H-14 Sudah Baik
Fraksi NasDem menanggapi usulan buruh agar pencairan THR dipercepat menjadi H-21 Lebaran. Menurut mereka, kebijakan H-14 sudah cukup baik dengan catatan pengawasan ketat terhadap perusahaan.
Pemerintah Kirim 500 Ribu Pekerja Migran SMA/SMK ke Luar Negeri
Pemerintah menargetkan pengiriman 300-500 ribu pekerja migran terampil lulusan SMA dan SMK ke negara maju seperti Jepang dan Korea, dengan prioritas bagi korban bencana di Sumatra.
Saiful Hidayat Jadi Dirut Baru BPJS Ketenagakerjaan
Saiful Hidayat resmi menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Ia adalah lulusan Universitas Brawijaya dan Institut Teknologi Bandung dengan pengalaman luas di bidang asuransi dan ketenagakerjaan.
Saiful Hidayat, Dirut Baru BPJS Ketenagakerjaan dari UB dan ITB
Saiful Hidayat resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Alumnus Universitas Brawijaya dan ITB ini membawa pengalaman luas di sektor ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Fahira Idris Dorong Perlindungan Pekerja Informal di BPJS Ketenagakerjaan
Anggota DPD RI Fahira Idris memberikan enam rekomendasi strategis kepada direksi baru BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas jaminan sosial, terutama bagi sektor informal dan pekerja gig economy.
Revisi UU Ketenagakerjaan Dimulai Usai Reses DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan akan dimulai pada masa sidang berikutnya dengan melibatkan partisipasi publik dan serikat buruh.
Mie Sedaap Janji Hentikan PHK Ratusan Karyawan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Mie Sedaap berkomitmen menghentikan pemutusan hubungan kerja setelah koordinasi dengan pihak perusahaan terkait aspirasi pekerja.
DPR Intervensi, Mie Sedaap Setop PHK Ratusan Karyawan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Mie Sedaap sepakat menghentikan pemutusan hubungan kerja setelah koordinasi dengan parlemen. Kebijakan ini diambil menjelang Hari Raya Lebaran.
38 Persen Gen Z Paling Kesepian di Tempat Kerja
Laporan terbaru dari platform teknologi ezCater menunjukkan bahwa 38 persen generasi Z menjadi kelompok usia yang paling merasa kesepian di lingkungan kerja, menyoroti pentingnya relasi sosial untuk keterlibatan karyawan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Karyawan Probation Berhak Dapat THR? Ini Aturan dan Fakta
Beredar klaim di media sosial bahwa karyawan probation tidak berhak menerima tunjangan hari raya (THR). Simak aturan resmi dan fakta hukum terkait hak THR bagi pekerja dalam masa percobaan.
Page 5 of 7
