Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempercepat proses validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difokuskan pada kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan empat kementerian sebagai wali data guna memastikan penyaluran program lebih tepat sasaran dan terukur.
Integrasi Data Lintas Kementerian
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa integrasi data menjadi kebutuhan mendesak karena data penerima manfaat selama ini tersebar di berbagai kementerian sesuai kewenangannya masing-masing. "Data penerima manfaat semakin valid karena terdiri dari tiga wali data. Penerima manfaat peserta didik TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, PKBM wali datanya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Sony usai rapat koordinasi penyelarasan data di Gedung BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026). "Kemudian madrasah dan pondok pesantren wali datanya adalah Kementerian Agama. Kemudian balita, ibu hamil, dan ibu menyusui wali datanya adalah Kemen-BKKBN dan Kementerian Kesehatan," lanjutnya.
Sony menegaskan bahwa BGN tidak mengambil alih kewenangan kementerian sebagai pemilik data, melainkan bertindak sebagai pengguna yang membutuhkan satu basis data terintegrasi. "BGN dalam pelaksanaan program MBG memerlukan data yang terintegrasi pada satu tabel. Oleh karena itu kami duduk bersama untuk mengintegrasikan data tersebut tanpa mengintervensi tugas para wali data. Kami adalah user atau pengguna data," jelasnya.
Penyatuan Data untuk Rujukan Bersama
Menurut Sony, penyatuan data lintas kementerian menjadi kunci agar seluruh pihak memiliki rujukan angka yang sama terkait jumlah penerima manfaat maupun capaian distribusi di lapangan. "Nanti seluruh kementerian juga memiliki data yang sama, para penerima manfaat di mana kementerian tersebut menjadi wali data memiliki data yang sama," ucapnya. Dalam tahap awal penyelarasan, BGN telah membuka akses validasi data yang dapat digunakan oleh berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. "Dengan data yang dibangun, semuanya bisa mengakses. Kami di BGN, Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Kemen-BKKBN, Kementerian Kesehatan bisa mengakses data tersebut," kata Sony.
Akses terhadap data penerima juga diperluas hingga level operasional di daerah untuk mempercepat proses verifikasi. "Sekarang untuk sementara validasi data kami membangun percepatan, dan para kepala desa, camat, bupati, kepala dinas, kepala sekolah, kepala Posyandu bisa mengakses URL validasidatapm.bgn.go.id. Silakan nanti dicek sekolah saya sudah terdata atau belum," ujarnya. Sony menambahkan bahwa langkah ini menjadi fase awal sebelum integrasi penuh dilakukan melalui sistem digital terpadu berbasis Application Programming Interface (API). "Kita akan membangun API yang menggabungkan data dari berbagai wali data," tuturnya.
Pemetaan Wilayah Prioritas
Selain menyelaraskan data penerima manfaat, BGN juga menggunakan basis data terbaru untuk memetakan wilayah prioritas penyaluran MBG, khususnya bagi kelompok rentan. Sony mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 81 kabupaten/kota rawan pangan, 273 wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta 304 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tinggi. "Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG khususnya distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405," kata dia. Sebanyak 405 kabupaten/kota tersebut akan menjadi fokus utama dalam distribusi program, dengan prioritas pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi. "Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan, khusus yang 405 kabupaten kota ini kami utamakan, yaitu kelompok rawan pangan, penduduk miskin, dan prevalensi stunting tinggi," pungkas Sony.
