Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dilaporkan membatalkan kunjungannya ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri konferensi kepala kepolisian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembatalan ini terjadi di tengah meningkatnya desakan agar menteri garis keras itu ditangkap terkait kebijakannya soal penahanan yang sarat penyiksaan di penjara Israel dan dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang di Jalur Gaza.
Pembatalan Mendadak di Tengah Tekanan Hukum
Menurut laporan media Israel, termasuk The Jerusalem Post dan Haaretz, pada akhir pekan lalu, Ben-Gvir membatalkan kehadirannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kepala Kepolisian PBB yang dijadwalkan pada Selasa (7/7) dan Rabu (8/7) waktu AS. Sejauh ini, kantor Ben-Gvir belum mengonfirmasi pembatalan tersebut, termasuk apakah keputusan itu terkait dengan tekanan hukum yang ada.
Haaretz, mengutip sejumlah pejabat Kementerian Keamanan Nasional Israel, melaporkan bahwa pembatalan diambil di tengah rencana unjuk rasa menentang kunjungan Ben-Gvir serta desakan dari kelompok hak asasi manusia agar dia diselidiki dan ditangkap.
Desakan Penangkapan dari Organisasi HAM
Pekan lalu, Hind Rajab Foundation, organisasi yang berbasis di Belgia dan dikenal karena mengajukan gugatan hukum terhadap tentara dan pejabat Israel di berbagai negara, mendesak otoritas AS untuk menahan dan mengadili Ben-Gvir. Bersama Center for Constitutional Rights yang berbasis di New York, mereka mengajukan aduan kepada Departemen Kehakiman AS dan mendesak Jaksa Agung New York, Letitia James, untuk memulai penyelidikan.
Dalam pernyataan resmi, Hind Rajab Foundation menyebut Ben-Gvir telah "menggunakan wewenangnya untuk menerapkan kebijakan penyiksaan sistematis, pembunuhan, penganiayaan, dan pemindahan paksa", terutama di Dinas Penjara Israel yang berada di bawah pengawasannya. Mereka juga merujuk pada 11 dugaan kasus kriminal dengan warga New York sebagai korban, termasuk 10 orang yang berada di armada bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam dua tahun terakhir, yang "mengalami penyiksaan dan penganiayaan" setelah ditahan Israel.
Selain itu, organisasi itu menyoroti warga Palestina-Amerika yang "mengalami kelaparan dan metode penyiksaan lainnya selama ditahan di penjara Israel". Menurut mereka, James memiliki wewenang untuk menyelidiki Ben-Gvir karena sejumlah warga New York telah dirugikan oleh tindakan kriminalnya dan karena Ben-Gvir mungkin juga melakukan tindakan kriminal saat berada di New York.
Dampak dan Implikasi
Pembatalan kunjungan ini menandai eskalasi tekanan internasional terhadap Ben-Gvir, yang dikenal sebagai tokoh garis keras dalam kabinet Israel. Langkah ini juga menunjukkan meningkatnya upaya hukum global untuk meminta pertanggungjawaban pejabat Israel atas kebijakan di wilayah Palestina. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah AS mengenai permintaan penangkapan tersebut.
