Pramono Anung Tegaskan Tidak Ada Kompromi untuk Kasus Pungli oleh Aparat
Sebuah video yang viral di media sosial mengungkapkan keluhan pedagang terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Satpol PP di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan tegas menyatakan akan mengambil tindakan keras terhadap oknum tersebut jika terbukti bersalah.
Video Viral Ungkap Praktik Pungli yang Menggemparkan
Video yang beredar pada Jumat, 20 Februari 2026, menunjukkan seorang pedagang merekam oknum Satpol PP yang sedang berdiri di pinggir jalan. Lokasi kejadian tidak diketahui secara pasti, namun rekaman tersebut menangkap percakapan yang memprihatinkan. "Nih Satpol PP yang mungutin bulanan setiap bulan sama pedagang. Juga setiap harinya makanin," ujar perekam video dengan nada protes.
Dalam video, oknum Satpol PP membalas dengan pernyataan, "Berdagang di jalanan nggak boleh," sementara pedagang berteriak, "Kalau mobil parkir di jalanan itu salah, kami setiap bulan sudah bayar." Insiden ini memicu kemarahan publik dan sorotan media terhadap praktik pungli yang diduga terjadi di lingkungan pemerintahan.
Respons Tegas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Menanggapi viralnya video tersebut, Pramono Anung memberikan pernyataan tegas di Jakarta Selatan pada hari yang sama. Ia menekankan bahwa Pemprov DKI tidak akan mentolerir tindakan pungli oleh siapapun, termasuk aparat pemerintah. "Jadi begini, kalau memang ada pungutan liar yang dilakukan oleh siapapun, apakah itu Satpol PP atau siapa pun. Selama itu aparat pemerintah DKI Jakarta termasuk PJLP, maka saya tidak segan-segan untuk membebas-tugaskan. Kita enggak melakukan kompromi untuk itu," tegas Pramono.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk membersihkan institusi dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pramono menambahkan bahwa investigasi akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keadilan bagi pedagang dan integritas aparat.
Dampak dan Implikasi dari Kasus Ini
Kasus ini menyoroti beberapa isu kritis di DKI Jakarta:
- Peningkatan Pengawasan: Insiden ini mendorong perlunya pengawasan lebih ketat terhadap operasional Satpol PP dan aparat lainnya.
- Perlindungan Pedagang Kecil: Pedagang jalanan sering menjadi korban pungli, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih melindungi hak-hak mereka.
- Transparansi Pemerintah: Respons cepat Pramono Anung menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Publik kini menantikan tindak lanjut dari Pemprov DKI dalam menangani kasus ini, dengan harapan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
