Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor yang diberi nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurut Andre, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi kebocoran penerimaan negara dari sektor ekspor sumber daya alam.
Langkah Strategis Pemerintah
"Kami di Komisi VI DPR RI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini langkah tepat untuk memastikan tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia menjadi lebih transparan, akuntabel, dan menguntungkan negara," kata Andre dalam keterangan resminya pada Jumat, 22 Juni 2026.
Andre menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah mengungkap potensi kerugian negara akibat praktik under invoicing atau manipulasi penurunan nilai faktur ekspor serta transfer pricing ke luar negeri. Praktik tersebut diduga menjadi salah satu penyebab utama bocornya kekayaan negara.
Potensi Kerugian Negara
"Presiden Prabowo sudah menyoroti persoalan ini. Potensi kerugian negara disebut mencapai 150 miliar dolar AS. Bahkan kita juga mendengar penjelasan pemerintah mengenai adanya perbedaan data ekspor dan impor komoditas utama seperti sawit. Ini tidak boleh terus terjadi," ujar Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra tersebut menegaskan bahwa pembentukan BUMN ekspor akan menjadi instrumen penting negara dalam mengawasi perdagangan komoditas strategis, seperti sawit dan sumber daya alam lainnya, agar tidak terjadi lagi kecurangan oleh perusahaan dalam transaksi ekspor.
Manfaat Bagi Ekonomi Nasional
"Langkah pemerintah ini sangat tepat. Dengan adanya pengawasan dan pengelolaan ekspor secara terintegrasi, kita ingin memastikan tidak ada lagi praktik-praktik curang yang merugikan negara dan daerah. Ini juga merupakan wujud nyata pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Andre menambahkan bahwa selama ini banyak devisa hasil ekspor sumber daya alam justru disimpan di luar negeri. Dengan adanya PT DSI, seluruh transaksi ekspor dapat kembali masuk ke sistem keuangan nasional dan memperkuat cadangan devisa Indonesia.
"Kalau transaksi ekspor ini masuk kembali ke Indonesia, otomatis devisa negara bertambah. Selama ini banyak dana yang 'parkir' di luar negeri. Dengan sistem baru ini, dolar hasil ekspor kembali ke Indonesia dan itu akan membantu memperkuat nilai tukar rupiah," katanya.
Andre meyakini penguatan devisa negara akan berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional, termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. "Kalau cadangan devisa kuat, tentu akan berdampak terhadap kurs rupiah. Kita berharap rupiah semakin menguat dan ekonomi nasional makin stabil," ujarnya.
Komitmen Pengawasan DPR
Pihaknya, kata Andre, akan terus mengawal kebijakan tersebut agar berjalan sesuai tujuan awal dan memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat. "Komisi VI DPR RI akan mengawal penuh kebijakan ini agar pengelolaan ekspor sumber daya alam Indonesia semakin baik, transparan, dan berpihak kepada kepentingan bangsa," tutup Andre.
