Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menekankan perlunya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pemerataan bahan bacaan hingga ke pelosok desa. Langkah ini dinilai krusial dalam mewujudkan peningkatan literasi nasional yang merata.
Problem Utama Literasi di Indonesia
Menurut Rerie, salah satu problem utama literasi di Indonesia bukan semata ketiadaan minat baca, tetapi juga rendahnya tingkat ketersediaan dan keterjangkauan akses terhadap bahan bacaan yang bermutu. Hal ini disampaikannya dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Sinergi Perpusnas dan Komdigi
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dalam mengoptimalkan literasi digital di tanah air. Saat ini, tingkat keterbacaan iPusnas, salah satu layanan Perpusnas, dinilai tinggi meskipun masih menghadapi tantangan terkait keamanan digital. Rerie menegaskan bahwa kolaborasi multi-pihak untuk meningkatkan literasi nasional mendesak untuk direalisasikan.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dirilis Perpusnas pada Maret 2026, skor nasional baru mencapai 40,6, yang masuk dalam kategori rendah. Rerie mengkhawatirkan angka tersebut, mengingat target menyongsong Indonesia Emas 2045 memerlukan peningkatan signifikan di semua unsur pengukuran, seperti sebaran layanan, koleksi, tenaga perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat.
“Bangsa dengan aspek literasi rendah akan tertatih-tatih dalam bersaing di kancah global,” tegas Rerie.
Perbandingan dengan Negara Lain
Data World Population Review bertajuk Average Books Read Per Year by Country 2025 menyebutkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia hanya membaca 129 jam per tahun, jauh tertinggal dari India (352 jam) dan Amerika Serikat (357 jam). Ironisnya, meskipun penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 77-80%, skor indeks literasi digital nasional pada 2025 masih stagnan di angka 44,53.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses teknologi saja tidak cukup tanpa dibarengi peningkatan kemampuan literasi digital itu sendiri.
Dorongan Aksi Konkret
Rerie menilai program literasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pegiat literasi wajib diperkuat melalui aksi konkret. “Saat ini, momentum untuk bergerak. Bangsa ini butuh generasi yang cerdas dan berkarakter, dan itu dimulai dari literasi. Tidak ada kata instan, yang ada adalah kolaborasi yang berkelanjutan,” pungkas Rerie.
