Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan di Jalan AP Pettarani, Makassar, pada Senin (22/6). Dalam aksinya, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut koordinator aksi, Muhammad Rafli Tanqa, tata kelola pemerintahan saat ini menunjukkan gejala kemunduran.
Tuntutan Ekonomi dan Hukum
Massa aksi menyoroti meningkatnya beban ekonomi masyarakat, ketidakpastian hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, serta kebijakan yang minim partisipasi publik. Mereka juga mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
Penolakan Koperasi Merah Putih
HMI Badan Koordinasi Cabang (BADKO) Sulsel menolak program pemerintah terkait Koperasi Merah Putih (KMP). Menurut mereka, program tersebut berpotensi mengganggu kemandirian desa dan membuka ruang intervensi politik terhadap kelembagaan ekonomi rakyat. "KMP tidak lahir dari kebutuhan riil masyarakat desa," tegas Rafli.
Korupsi Badan Gizi Nasional
HMI juga menyoroti dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa dan memproses hukum seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tingkat pusat hingga pengelolaan SPPG di setiap daerah jika ditemukan dugaan pelanggaran atau kerugian negara.
Stabilisasi Ekonomi dan Perlindungan Aktivis
Massa HMI mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menstabilkan ekonomi nasional dan menjaga nilai tukar rupiah guna melindungi daya beli masyarakat. Mereka juga menuntut penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, masyarakat sipil, jurnalis, dan pihak lain yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
