Irma NasDes Usul Motor Listrik BGN Dijual, Evaluasi Program MBG
Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, memberikan tanggapan terhadap evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu poin yang disorot adalah pemanfaatan motor listrik yang telah diadakan. Irma menilai bahwa motor listrik tersebut sebaiknya dijual saja karena dinilai tidak efisien.
"Motor listrik dimanfaatkan untuk apa? Mubazir saja menurut saya, lebih baik dijual lagi saja, karena rata-rata Kepala SPPG punya motor," ujar Irma kepada wartawan pada Kamis (18/6/2026).
Irma juga menekankan perlunya evaluasi terhadap insentif yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, insentif harus disesuaikan dengan beban kerja masing-masing SPPG, terutama yang melayani distribusi makanan dalam jumlah berbeda.
"Insentif SPPG memang harus disesuaikan. Yang distribusi 3.000 dengan yang distribusi 2.500 dan yang 2.000 memang harus beda," jelasnya.
Selain itu, Irma mendukung agar program MBG lebih difokuskan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Ia menilai siswa di sekolah elite tidak perlu menjadi sasaran program tersebut.
"Siswa TK, SD, SMP dan SMA di sekolah elite tidak perlu diberi MBG. Tapi untuk siswa SMA di wilayah miskin tidak apa-apa diberi MBG karena baik juga untuk meningkatkan imunitas tubuh," tuturnya.
Irma juga meminta BGN untuk mengevaluasi izin operasional SPPG yang tidak memenuhi standar. Ia menegaskan bahwa SPPG yang menggunakan bangunan sempit dan tidak memungkinkan untuk direnovasi sebaiknya tidak lagi dioperasikan.
"SPPG yang tidak memadai bangunannya, yang menggunakan rumah yang pada dasarnya sempit dan tidak bisa direnovasi kanan kiri, sudah seharusnya dicabut izinnya," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa insentif bagi SPPG tidak akan disamaratakan lagi sebesar Rp6 juta per hari. Pihaknya akan menelaah data penerima manfaat dari program MBG untuk menentukan besaran insentif yang lebih proporsional.
"Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya tidak fix Rp6 juta semua kan," ujar Arumsari.
Mengenai nasib motor listrik yang dianggarkan pada masa kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana, Arumsari menyebutkan bahwa produk yang sudah dianggarkan oleh negara semestinya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan barang yang telah dibeli merupakan bagian dari upaya penyisiran anggaran, dan jika masih ada kekurangan, BGN akan melengkapi sesuai kebutuhan.
"Tapi prinsip secara umum saya tidak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," ujarnya.
