Angka perceraian di Kabupaten Jember mengalami lonjakan signifikan. Pengadilan Agama (PA) setempat mencatat sebanyak 2.211 perkara perceraian telah masuk sepanjang Januari hingga akhir Mei 2026. Data ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dibandingkan periode sebelumnya.
Faktor Ekonomi Dominasi Penyebab Perceraian
Humas PA Jember, Anwar, mengungkapkan bahwa tingginya angka perceraian dalam lima bulan terakhir ini didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama di balik keputusan tersebut. Menurut Anwar, banyak suami yang hanya bekerja serabutan sehingga kesulitan memberikan nafkah yang layak bagi keluarga.
"Rata-rata itu 99 persen lah ya. Itu rata-rata ekonomi nafkah. Karena pihak suami itu tidak punya pekerjaan tetap," jelasnya saat ditemui di kantor PA Jember.
Kondisi ekonomi yang sulit ini kerap kali memicu pertengkaran rumah tangga yang berawal dari hal-hal sepele. Salah satu contoh yang disebutkan Anwar adalah pemenuhan kebutuhan kuota internet untuk ponsel sang istri. "Sekarang rata-rata suami istri itu walaupun pendidikannya rendah, HP mesti punya. Nah, HP itu butuh kuota. Lah untuk menghidupi kebutuhan pokok tiap hari saja sudah ngos-ngosan," ujarnya.
Dampak Ketergantungan Gadget dan Perselingkuhan
Ketergantungan pada gadget ternyata membuka celah bagi hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga. Anwar tidak menampik bahwa gugatan cerai juga marak dipicu oleh perselingkuhan yang bermula dari komunikasi di dunia maya. Media sosial dan aplikasi pesan instan menjadi sarana yang memudahkan interaksi dengan pihak lain di luar pasangan sah.
Selain faktor ekonomi dan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi alasan yang mendorong para istri di Jember untuk mengambil keputusan berpisah. Anwar menambahkan bahwa KDRT menjadi salah satu faktor yang cukup sering muncul dalam perkara perceraian yang ditangani.
Dengan lonjakan angka perceraian ini, diharapkan ada perhatian lebih dari berbagai pihak untuk mengatasi akar permasalahan, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi dan edukasi keluarga.
