Sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah merilis tabel sistem desil terbaru untuk tahun 2026. Dalam tabel tersebut, masyarakat yang masuk dalam desil 1 (kategori sangat miskin) disebut memiliki pengeluaran kurang dari Rp 480.000 per bulan. Sementara itu, desil 10 (sangat kaya) disebut memiliki pengeluaran lebih dari Rp 12 juta per bulan. Unggahan ini menarik perhatian warganet dan memicu diskusi mengenai data kemiskinan di Indonesia.
Klaim yang Beredar di Media Sosial
Unggahan tersebut menampilkan tabel yang merinci pengeluaran per bulan untuk setiap desil, dari desil 1 hingga desil 10. Desil adalah kategori yang membagi populasi menjadi sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, biasanya diukur dari pengeluaran atau pendapatan. Desil 1 merupakan kelompok dengan kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 adalah kelompok tertinggi. Tabel yang beredar mengklaim bahwa batas pengeluaran desil 1 adalah kurang dari Rp 480.000 per bulan, dan untuk desil 10 lebih dari Rp 12 juta per bulan.
Fakta: Informasi Tersebut Tidak Benar
Setelah dilakukan penelusuran oleh Tim Cek Fakta Kompas.com, ditemukan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Tabel sistem desil yang diklaim berasal dari Kemensos tersebut tidak pernah dirilis oleh pihak kementerian. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensos, Tubagus M. Yusuf, menegaskan bahwa tidak ada data resmi mengenai sistem desil 2026 yang dikeluarkan oleh Kemensos. "Informasi itu tidak benar. Kami tidak pernah mengeluarkan tabel desil seperti yang beredar," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com.
Penjelasan Mengenai Sistem Desil
Sistem desil yang digunakan oleh pemerintah biasanya merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui secara berkala. Data BPS terbaru mengenai pengeluaran per kapita per bulan untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa batas desil 1 adalah sekitar Rp 600.000 per bulan, bukan Rp 480.000. Sementara itu, desil 10 memiliki batas pengeluaran di atas Rp 2,5 juta per bulan, jauh di bawah klaim Rp 12 juta. Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa tabel yang beredar tidak sesuai dengan data resmi.
Dampak dan Imbauan
Penyebaran informasi hoaks seperti ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat mengenai kriteria kemiskinan dan kebijakan bantuan sosial. Kemensos mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan data resmi pemerintah. Masyarakat dapat mengakses situs resmi Kemensos atau BPS untuk mendapatkan data yang akurat. Tim Cek Fakta Kompas.com juga mengingatkan agar tidak mudah percaya pada unggahan yang tidak jelas sumbernya.
