Kepolisian Nepal menangkap mantan Menteri Keuangan Bishnu Paudel dalam kasus pencucian uang, menjadikannya pejabat senior terbaru yang terseret dalam pemberantasan korupsi pasca-protes massal tahun 2025. Paudel, yang juga menjabat sebagai wakil ketua Partai Komunis CPN-UML, ditangkap pada Senin (22/6) waktu setempat.
Penangkapan dan Tuduhan Pencucian Uang
Juru bicara Kepolisian Nepal, Abhi Narayan Kafle, mengonfirmasi kepada AFP bahwa departemennya akan menyelidiki keterlibatan Paudel dalam pencucian uang. Penangkapan ini terjadi di tengah gelombang antikorupsi yang dipimpin Perdana Menteri Balendra Shah, seorang rapper yang beralih menjadi politisi dan terpilih pada Maret lalu dengan janji memberantas korupsi.
Mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli, yang kehilangan kursi parlemennya kepada Shah, mengecam penangkapan Paudel sebagai "aksi politik" dan menuduh pemerintah Shah bersikap otoriter. Kepala humas CPN-UML, Niraj Acharya, menyatakan pihaknya akan mengikuti aturan hukum dan para pemimpin siap menghadapi ujian, namun menuding pemerintah diskriminatif.
Latar Belakang Protes 2025 dan Kasus Lain
Oli dan mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak sebelumnya ditangkap pada Maret lalu, sehari setelah Shah menjabat, atas dugaan peran dalam penindakan brutal terhadap demonstran pada 2025. Mereka ditahan hampir dua minggu tanpa dakwaan dan membantah bertanggung jawab atas kekerasan yang menewaskan sedikitnya 76 orang dan melukai lebih dari 2.500 orang selama dua hari.
Protes 2025 bermula dari larangan singkat media sosial, lalu meluas akibat kemarahan publik terhadap korupsi dan ekonomi yang lesu. Dalam kasus terpisah, lembaga pengawas antikorupsi Nepal mengajukan tuntutan terhadap 16 orang, termasuk kepala departemen paspor, atas dugaan penipuan pengadaan senilai US$66 juta terkait paspor elektronik. Suresh Neupane, juru bicara Komisi Investigasi Penyalahgunaan Wewenang, menyebut kasus itu berkaitan dengan penggelapan dalam pengadaan paspor elektronik.
