Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, mengkritik video pernyataan Amien Rais yang menyinggung kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. PAN menegaskan penolakan terhadap politik yang berbasis hoaks dan fitnah.
PAN Tolak Politik Fitnah dan Hoaks
"Di era post-truth ini, PAN menolak politik fitnah, hoaks dan ujaran kebencian karena hal itu akan dapat merusak demokrasi, penyebab fragmentasi sosial dan menghilangkan nilai kebersamaan sebagai bangsa," kata Viva Yoga kepada wartawan, Senin (4/5/2026).
Viva menilai pernyataan Amien Rais sebagai serangan personal, bukan kritik terhadap kebijakan. Ia menyebut hal itu dapat merusak sistem demokrasi. "Pernyataan Pak Amien Rais secara akademik lebih dekat ke ad hominem attack, yaitu menyerang pribadi, bukan substansi kebijakan. Tentu hal ini dapat menurunkan kualitas diskursus demokrasi," ujar Viva.
Kritik Sehat Harus Berbasis Data
Dalam teori komunikasi politik deliberatif, kritik yang sehat harus berbasis argumen, data, dan kebijakan publik. Kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan tanpa batas. Menurut John Stuart Mill, ada prinsip 'harm principle' yang mesti diperhatikan bahwa kebebasan dibatasi ketika merugikan orang lain. Viva menegaskan bahwa menyerang orientasi seksual seseorang melanggar prinsip kemanusiaan dan tidak relevan dengan evaluasi kinerja kebijakan pemerintah.
"Dalam etika politik modern ada satu prinsip yang penting menyangkut martabat manusia. Menyerang orientasi seksual dapat dianggap melanggar prinsip human dignity dan tidak relevan dengan evaluasi kinerja publik," kata dia.
Pemerintah Tidak Antikritik
Viva mengatakan pemerintah tidak antikritik. Namun, kritik yang disampaikan haruslah berbasis data dan ilmiah, bukan bersumber dari gosip. "Menurut PAN, pemerintah tidak antikritik. Bahkan perlu kritik yang setajam silet dan sekeras baja agar ada proses check and balances dalam kehidupan berdemokrasi. Kritik bagi pemerintah itu vitamin sehat," ujar Viva.
"Tetapi mengkritik kebijakan itu sebaiknya berbasis data yang jelas, argumentasi logis dan ilmiah, bukan bersumber dari gosip, hoaks, atau dipungut dari sampah. Hal itu akan menyebabkan polusi udara demokrasi Indonesia," imbuhnya.
Tanggapan Amien Rais
Amien Rais menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. "Ya, jadi saya begini. Saya pertama tentu yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh undang-undang dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus," ujar Amien saat ditemui usai acara Munas Partai Ummat di Sleman, Minggu (3/5/2026).
Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga setiap individu bebas menyampaikan pendapat meskipun bertentangan dengan penguasa atau kelompok rakyat. "Nah, kemudian, yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh. Bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu. Tetapi apa, jadi point of conflict-nya itu, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa," ujarnya.
