Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara resmi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan status darurat sampah di wilayahnya. Permintaan ini muncul setelah lonjakan signifikan volume sampah terjadi pasca libur panjang akhir pekan kemarin.
Lonjakan Sampah Selama Liburan
Dalam keterangannya kepada wartawan, Farhan menjelaskan bahwa selama musim liburan, beban terhadap daya dukung lingkungan menjadi sangat berat. Ia mengapresiasi Gubernur Jawa Barat yang telah turun tangan membantu membuka kuota pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah turun tangan langsung membantu kita untuk membuka kuota pengangkutan sampah ke Sarimukti," ujar Farhan, Selasa (2/6/2026).
Kewenangan Penuh di Tangan Gubernur
Farhan menegaskan bahwa kewenangan untuk menambah kuota dan membuka akses pembuangan sampah ke TPA Sarimukti sepenuhnya berada di tangan Gubernur Jawa Barat. Kota Bandung tidak memiliki TPA sendiri, sehingga upaya yang bisa dilakukan terbatas pada pengolahan maksimal. Sisa tumpukan sampah membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi.
"Kota Bandung tidak punya TPA. Jadi yang bisa kami lakukan adalah melakukan pengolahan semaksimal mungkin. Apabila ada sisa-sisa tumpukan, ya pada dasarnya kami harus dibantu oleh Gubernur," bebernya.
Usulan Status Darurat Sampah
Pada kesempatan tersebut, Farhan menyampaikan keinginan agar Bandung ditetapkan sebagai wilayah darurat sampah. Status ini akan memberikan wewenang lebih luas bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menangani tumpukan sampah di lapangan.
"Pada saat bersamaan, kami juga sudah mengajukan pada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah, sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," kata Farhan.
Kondisi Tumpukan Sampah di Lapangan
Permintaan Farhan tidak terlepas dari kondisi nyata di sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Bandung. Berdasarkan data, masih terdapat sisa tumpukan sampah sebanyak 1.609 hingga 2.800 ton. Tumpukan terbanyak terkonsentrasi di lima TPS di Kota Bandung.
Dengan adanya status darurat, diharapkan penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif, sehingga lingkungan kota kembali bersih dan nyaman bagi warga.
