Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi terhadap dugaan pemalsuan riset yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) dalam konferensi International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) di Denmark. Ia menyatakan keprihatinannya atas insiden yang dinilai dapat mencoreng reputasi akademik Indonesia di mata internasional.
Desakan Investigasi dan Sanksi Etik
Dalam pernyataannya pada Kamis (28/5), Lalu menegaskan bahwa jika terbukti ada manipulasi data, pemalsuan identitas akademik, atau penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan riset fiktif, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika akademik tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan global terhadap peneliti Indonesia. Ia menekankan pentingnya penegakan sanksi etik sebagai langkah tegas.
Peringatan bagi Dunia Pendidikan
Lalu mengingatkan bahwa kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi institusi pendidikan tinggi dan riset di Indonesia. Ia menambahkan, "AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat kualitas riset, bukan dipakai untuk memanipulasi karya ilmiah." Oleh karena itu, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset perlu memperkuat pengawasan serta tata kelola integritas akademik, termasuk literasi etika penggunaan AI dalam penelitian.
Kronologi Dugaan Pemalsuan
Konferensi ISPPD 2026 berlangsung pada 17-21 Mei 2026 di Kopenhagen, Denmark. Dalam acara tersebut, sekelompok peneliti Indonesia yang terdiri dari Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti mempresentasikan hasil penelitian yang dianggap sangat impresif. Namun, setelah diusut, muncul dugaan bahwa penelitian tersebut adalah hasil fabrikasi dan tidak pernah benar-benar dilakukan. Pelaku juga diduga memalsukan identitas dengan berganti-ganti nama dan menggunakan nametag berbeda.
Temuan ini diungkap oleh peneliti Ida Bagus Mandhara Brasika melalui akun Threads-nya. Ia menulis bahwa beberapa orang Indonesia terlibat dalam pemalsuan terorganisir di depan ribuan ilmuwan dunia. Modusnya termasuk pemalsuan identitas dan penggunaan AI untuk menghasilkan data dan gambar palsu. Riset yang disajikan tampak sangat hebat, padahal sebenarnya tidak pernah ada.
Tanggapan Mendiktisaintek
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto telah memberikan tanggapan terkait dugaan pelanggaran integritas akademik ini. Ia menyatakan bahwa Kemdiktisaintek memberikan perhatian serius terhadap informasi yang berkembang dan akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan meritokrasi agar reputasi pendidikan dan riset nasional tetap terjaga. DPR berharap investigasi dapat berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran etika.
