Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf. Pertemuan ini bertujuan memperkuat digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang berlandaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak lagi salah sasaran.
Rapat Bahas Akurasi Data dan Big Data
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai upaya untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Hal ini mencakup pemutakhiran data, pemanfaatan big data, serta penyempurnaan model pemeringkatan penerima manfaat. Tujuannya adalah menekan kesalahan penyaluran, baik kepada warga yang tidak berhak maupun warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdata.
Gus Ipul menegaskan bahwa digitalisasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan. Seluruh program Kementerian Sosial (Kemensos) kini menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran bansos. "Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres nomor 4 dan 8 (Tahun 2025). Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden. Dengan adanya digitalisasi bansos, kita gembira menemukan hal yang mungkin jadi perhatian kita soal bansos tidak tepat sasaran," ujar Gus Ipul.
Ia optimistis bahwa kesinambungan basis DTSEN dan proses digitalisasi akan meningkatkan akurasi bansos sehingga lebih tepat sasaran. "DTSEN ini memang mengoreksi data kita. Sekarang DTSEN diperkuat dengan digitalisasi. Artinya ini menjadi benang merah yang tidak putus," tambahnya.
Uji Coba di Banyuwangi dan Target Nasional
Gus Ipul menyebutkan bahwa uji coba digitalisasi yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Kini, uji coba tersebut mulai direplikasi di 42 kabupaten/kota, dengan target penerapan secara nasional pada akhir tahun 2026. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan literasi digital di masyarakat. "Tapi ini kan harus dilalui, untuk mengedukasi masyarakat ke depan," kata Gus Ipul.
Digitalisasi Bukan Sekadar Transformasi Teknologi
Kepala BPS Amalia menjelaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan alat bantu untuk mempercepat pemutakhiran DTSEN agar lebih akurat dan tepat sasaran. "Esensinya adalah digitalisasi ini sebagai alat bantu untuk memuluskan dan memutahirkan dengan lebih cepat dan akurat," kata Amalia.
BPS tengah menyiapkan penyempurnaan pengukuran kesalahan penyaluran bansos melalui hasil Sensus Ekonomi 2026. Dari sensus tersebut, BPS akan menghitung desil masyarakat secara lebih akurat dan membandingkannya dengan realisasi penyaluran bansos Kemensos. Selain itu, BPS juga akan memperkuat model pemeringkatan berbasis variabel hasil Sensus Ekonomi 2026 melalui penyempurnaan variabel dan pemanfaatan big data. Teknologi geotagging, citra satelit, hingga foto kondisi rumah akan digunakan untuk pengolahan model Proxy Means Test (PMT). "Kami akan memanfaatkan big data, dengan men-overlay geotagging dengan citra satelit, plus foto kondisi rumah (dengan) metode scoring masuk ke dalam model PMT," jelas Amalia.
Pentingnya Transparansi dan Pendekatan Ilmiah
Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menekankan pentingnya transparansi dan pendekatan ilmiah dalam penyempurnaan model PMT. "Kalau kita ingin mengurangi uncertainty information, ada dua cara. Pertama memastikan model PMT terakurat dan tersederhana. Caranya bagaimana? Kita harus segera bentuk tim atau panel ahli pemodelan PMT yang mewakili kepakaran nasional supaya diselesaikan secara lebih scientific. Ada keterbukaan, transparency dan peer review process," kata Arief.
