Dedi Mulyadi: Kebijakan WFH Jabar Sudah Jalan Lebih Dulu dan Terbukti Efektif
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ikut menanggapi wacana pemberlakuan work from home (WFH) yang akan diumumkan pemerintah secara resmi pada Selasa besok. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lebih dulu menerapkan kebijakan ini setiap hari Kamis, dengan hasil yang efektif dalam penghematan anggaran.
WFH Jabar Diklaim Berdampak Positif pada Realisasi Belanja
Dedi Mulyadi mengklaim bahwa penerapan WFH di Jabar tidak hanya berjalan lancar secara administratif, tetapi juga memicu capaian realisasi belanja anggaran yang melampaui target. "Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over," ujar Dedi usai silaturahmi di Gedung Sate Bandung, Senin (30/3/2026).
Ia menegaskan bahwa efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya diukur berdasarkan produk pembangunan yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar kehadiran fisik di kantor. Keberhasilan skema WFH ini menjadi bukti bahwa birokrasi Jabar tetap produktif meski bekerja secara jarak jauh.
Kritik Terhadap Struktur Birokrasi yang Terlalu Gemuk
Meski memuji efektivitas WFH, Dedi Mulyadi memberikan catatan kritis terhadap struktur birokrasi saat ini yang dinilainya terlalu gemuk, terutama di tataran manajerial. Ia menyoroti ketimpangan jumlah antara pejabat struktural dan tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
"Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan," ucap Gubernur Jabar tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Dedi berencana melakukan transformasi besar-besaran dengan memperbanyak porsi tenaga yang bekerja pada layanan teknis langsung.
Rencana Transformasi dan Sinergi untuk Layanan Publik
Langkah transformasi ini bertujuan memastikan setiap kebijakan pemerintah tidak hanya berhenti di meja koordinasi, tetapi tereksekusi secara nyata di lapangan. Melalui sinergi antara efisiensi pola kerja WFH dan penguatan tenaga teknis, Pemprov Jabar optimistis dapat menjaga kesehatan fiskal daerah sembari meningkatkan kualitas layanan publik yang adaptif.
Dalam momentum silaturahmi tersebut, Dedi Mulyadi juga menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran pegawai dan mengingatkan agenda krusial yang dihadapi Jabar, seperti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
