Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan transformasi digital bantuan sosial tidak berhenti pada tahap uji coba, melainkan akan diperluas ke skala nasional secara bertahap. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa piloting digitalisasi bansos di 42 kabupaten/kota, ditambah Kota Batam dan Provinsi Bali, memberikan pembelajaran penting dalam percepatan proses dan transparansi penyaluran bansos.
Transformasi Digital Bansos Menuju Sistem Nasional
Rini menegaskan bahwa transformasi digital bansos harus berlanjut secara sistematis melalui penguatan regulasi, penataan proses bisnis, kesiapan teknologi digital, serta interoperabilitas data. "Transformasi digital bantuan sosial tidak berhenti pada inovasi, tetapi menjadi sistem yang kokoh dan berkelanjutan. Uji coba telah memberi kita bukti, dan sekarang saatnya memastikan keberlanjutannya melalui kebijakan, tata kelola, dan kolaborasi yang solid," ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Rini memaparkan sejumlah fokus tindak lanjut menuju operasional nasional. Pertama, penguatan tata kelola dan kelembagaan melalui penguatan organisasi pengelola portal perlindungan sosial, penegasan peran lintas kementerian/lembaga/daerah, serta penguatan kelembagaan pelaksana pemerintah digital sebagai strategi penguatan GovTech.
Revisi Regulasi dan Penyederhanaan Proses Bisnis
Kedua, penguatan kebijakan dan regulasi melalui revisi sejumlah aturan pendukung, termasuk percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital. Selain itu, transformasi dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis penyaluran bansos dari sembilan tahapan menjadi tiga tahapan utama. Penguatan standardisasi dan interoperabilitas data, pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), serta penguatan keamanan siber juga menjadi prioritas. Portal perlindungan sosial harus siap secara teknis beroperasi pada skala nasional.
Rini juga menekankan pentingnya dukungan aktor lapangan dalam percepatan implementasi di daerah, terutama untuk pendataan kelompok rentan. "Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran agen di lapangan dan, bila diperlukan, melibatkan ASN untuk membantu akselerasi proses pengisian serta pemutakhiran data," tambahnya. Langkah ini bertujuan mengurangi hambatan teknis dan memastikan masyarakat yang membutuhkan terjangkau dalam transformasi perlindungan sosial.
Edukasi Publik dan Pencegahan Penipuan
Rini mengingatkan perlunya komunikasi publik yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami. "Edukasi publik harus diperkuat agar masyarakat memahami tahapan pendataan, kanal resmi yang digunakan, serta memastikan bahwa seluruh proses tersebut tidak dipungut biaya. Dengan begitu, risiko penyalahgunaan informasi maupun potensi penipuan dalam proses pendataan dapat diminimalkan," tuturnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan dukungan terhadap percepatan transformasi digital pemerintah, khususnya perlindungan sosial berbasis digital yang diperluas ke berbagai daerah. "Kementerian Dalam Negeri akan terus mengoordinasikan pemerintah daerah agar percepatan transformasi digital pemerintah dapat berjalan optimal melalui kolaborasi lintas instansi," ujarnya.
Target Peluncuran Nasional Oktober 2026
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut perluasan piloting di 43 kabupaten/kota sebagai langkah penting menuju implementasi nasional. "Kita sekarang piloting di 43 kabupaten dan kota. Dalam bulan Juli akhir kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh lagi untuk memastikan launching secara nasional di bulan Oktober," ujarnya. Luhut juga menekankan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, penguatan keamanan data, serta pemanfaatan teknologi digital dan AI untuk layanan publik yang tepat sasaran dan akuntabel.
Ke depan, Kementerian PANRB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan terus mengawal transisi hasil piloting menuju operasional nasional secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut guna mewujudkan layanan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkualitas.
