Pramono Anung Wajibkan Gedung Tinggi Terhubung CCTV Pemprov DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan semua gedung di Jakarta dengan lebih dari empat lantai untuk terkoneksi dengan sistem CCTV milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dan menciptakan infrastruktur keamanan yang terintegrasi secara menyeluruh di ibu kota.
Pengumuman Resmi di Acara Halalbihalal Muhammadiyah
Pernyataan penting ini disampaikan langsung oleh Pramono Anung usai menghadiri acara Halalbihalal Muhammadiyah DKI Jakarta yang berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, pada Sabtu tanggal 4 April 2026. Gubernur menegaskan bahwa aturan tersebut sudah diputuskan secara final dan akan segera diberlakukan sesuai dengan regulasi Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Untuk sistem CCTV, kami sudah memutuskan bahwa gedung-gedung dengan lantai lebih dari empat sesuai dengan Pergub akan dikoneksikan dengan CCTV yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan implementasi ini, Jakarta akan memiliki sistem pengawasan yang terintegrasi dan komprehensif," jelas Pramono dengan tegas.
Modernisasi Sistem Keamanan dan Pemantauan Kota
Kebijakan integrasi CCTV ini bukan sekadar aturan administratif biasa, melainkan merupakan bagian dari program modernisasi sistem keamanan dan pemantauan kota yang sedang digalakkan oleh Pemprov DKI. Dengan menghubungkan CCTV gedung-gedung tinggi ke sistem pusat, pemerintah daerah akan mampu:
- Memantau situasi kota secara lebih cepat dan efektif
- Meningkatkan respons dalam penanganan keadaan darurat
- Memperkuat pencegahan dan penanganan tindak kriminalitas
- Mengoptimalkan manajemen lalu lintas dan transportasi
Ekspansi Pemasangan CCTV ke Seluruh Wilayah
Pramono Anung juga mengklarifikasi bahwa program pemasangan dan integrasi CCTV tidak hanya menyasar gedung-gedung bertingkat tinggi saja. Kebijakan ini akan diperluas cakupannya hingga ke tingkat kelurahan dan berbagai fasilitas umum lainnya di seluruh penjuru Jakarta.
"Untuk wilayah kelurahan dan fasilitas publik lainnya, kami tetap akan melakukan pemasangan CCTV secara bertahap. Ini merupakan komitmen kami untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terawasi dengan baik di semua lapisan masyarakat," tambah Gubernur menegaskan visi keamanan menyeluruh yang diusungnya.
Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem keamanan digital yang solid, di mana data pengawasan dari berbagai titik dapat terintegrasi dalam satu sistem terpusat. Langkah ini juga sejalan dengan perkembangan kota metropolitan yang membutuhkan sistem keamanan berbasis teknologi mutakhir untuk melindungi warganya dari berbagai potensi ancaman.
