Kasus disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus menjadi sorotan masyarakat hingga tahun 2026. Padahal, Bahlil telah menjalani sidang terbuka promosi doktor pada 16 Oktober 2024 lalu di Universitas Indonesia (UI) dengan judul disertasi "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia".
Mengapa Kasus Ini Terus Dibicarakan?
Hampir dua tahun setelah sidang, kasus ini masih ramai diperbincangkan. Awal mula kontroversi bermula dari sorotan banyak pihak terhadap masa studi Bahlil di jenjang S3 yang dinilai sangat cepat, yakni hanya 1 tahun 8 bulan, dan ia lulus dengan predikat cumlaude. Kecepatan ini memicu pertanyaan tentang proses akademik di UI.
Banyak akademisi dan publik mempertanyakan bagaimana seorang pejabat negara bisa menyelesaikan program doktor dalam waktu kurang dari dua tahun, sementara program doktor normalnya memakan waktu 3-5 tahun. Tuduhan pelanggaran etika akademik dan konflik kepentingan pun mencuat, mengingat Bahlil menjabat sebagai menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral, yang erat kaitannya dengan topik disertasinya tentang hilirisasi nikel.
Protes dan Desakan Transparansi
Sejumlah pihak mendesak UI untuk membuka proses evaluasi disertasi Bahlil secara transparan. Mereka meminta publikasi data seperti nilai, catatan bimbingan, dan hasil ujian. UI sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa proses akademik Bahlil telah sesuai prosedur, namun penjelasan tersebut belum meredakan kecurigaan.
Menurut pengamat pendidikan, kasus ini menjadi preseden buruk bagi integritas akademik di Indonesia. "Jika dibiarkan, ini bisa merusak kredibilitas gelar doktor dan perguruan tinggi kita," ujar seorang akademisi yang enggan disebutkan namanya.
Dampak Terhadap Kebijakan Hilirisasi Nikel
Disertasi Bahlil yang membahas hilirisasi nikel juga menjadi sorotan karena kebijakan hilirisasi yang digagasnya menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai disertasinya hanya untuk melegitimasi kebijakan yang sudah berjalan, bukan penelitian independen. Hal ini menambah kompleksitas kasus, karena menyangkut kepentingan nasional di sektor sumber daya alam.
Hingga kini, kasus disertasi Bahlil masih menjadi bahan perdebatan di media sosial dan forum akademik. Publik menunggu langkah lanjutan dari UI dan Kementerian Pendidikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses akademik.
