Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Permintaan ini disampaikan Tito saat penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (15/6).
Pentingnya Data Sensus bagi Kebijakan
Tito menekankan bahwa data yang diperoleh dari sensus memiliki peran yang sangat krusial. "Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tugas kepada BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian masyarakat saat ini.
Data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) sangat dibutuhkan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan data yang berkualitas.
Manfaat Sensus bagi Daerah
Program sensus ekonomi ini tidak hanya penting bagi pemerintah pusat, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi daerah. Melalui sensus ini, Pemda akan memiliki data yang akurat untuk memahami kondisi ekonomi di wilayahnya masing-masing. Data tersebut dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas BPS yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
"Sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS itu bermanfaat untuk seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk paham tentang situasi ekonomi di daerahnya," jelas Tito. Ia secara khusus mendorong para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja sama dengan kepala BPS di daerah masing-masing demi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Kolaborasi untuk Data Akurat
Penandatanganan SEB ini menjadi landasan hukum bagi daerah untuk memperoleh data ekonomi yang selama ini mungkin belum dapat dijangkau secara optimal. Tito mencontohkan, data ekonomi di kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat kini dapat diakses oleh daerah. Kehadiran data ini akan melengkapi basis data yang telah dimiliki Pemda.
Sebaliknya, apabila dukungan terhadap sensus tidak optimal, data yang dihasilkan berpotensi kurang akurat. Hal ini dapat merugikan daerah karena tidak mendapatkan gambaran riil mengenai situasi ekonomi di wilayahnya. "Jadi tolong proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal," imbau Tito.
Simbol Komitmen Bersama
Usai penandatanganan SEB, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyerahkan sampul tentang sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri. Penyerahan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Diharapkan, dengan dukungan semua pihak, Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
