Gubernur Jateng Tegaskan Pembangunan 2025 Bermuara pada Kesejahteraan Warga
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, pada Selasa, 31 Maret 2026. Rapat ini secara khusus membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur untuk Tahun Anggaran 2025, di mana Luthfi menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan Pemprov Jateng selama periode tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pembangunan wilayah kita output-nya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan," tegas Luthfi dalam keterangannya. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah berhasil turun dari 9,58% menjadi 9,39%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan sebesar 0,46%, dari 4,78% di tahun 2024 menjadi 4,32% di tahun 2025.
Dukungan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
Pencapaian ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,37%, lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta realisasi investasi yang mencatat angka Rp88,8 triliun pada tahun 2025. "Ini berhasil kita lakukan dengan adanya kolaborasi berbagai pihak," ujar Luthfi, menekankan pentingnya kerja sama dalam mencapai target pembangunan.
Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak dapat difokuskan pada satu bidang saja. Ia menegaskan bahwa sektor sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan harus diintervensi secara bersamaan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat.
Contoh Intervensi Nyata untuk Kesejahteraan
Sebagai contoh, Pemprov Jateng melakukan intervensi melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak sekitar 17.000 unit pada tahun 2025. Program ini kemudian dikembangkan dengan intervensi tambahan untuk penanganan stunting, kesehatan, pendidikan anak, dan peningkatan ekonomi. Dengan pendekatan holistik ini, kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terangkat secara signifikan.
Tak hanya itu, intervensi juga dilakukan melalui program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, termasuk Sekolah Kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng. Bantuan sosial lainnya juga diupayakan agar tepat sasaran untuk memaksimalkan dampaknya.
Dukungan untuk Program Pemerintah Pusat
Pada kesempatan yang sama, Luthfi menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat di Jawa Tengah. Beberapa capaian yang diungkapkan meliputi:
- Program makanan bergizi gratis (MBG) mencapai 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 SPPG.
- Program 3 juta rumah terealisasi 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari Baznas serta CSR perusahaan.
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beroperasi 6.233 unit dari total 8.523 unit.
- Cek Kesehatan Gratis telah melayani 14,13 juta masyarakat, termasuk program Speling.
- Sekolah Rakyat berdiri 17 unit di 14 kabupaten/kota dengan 1.275 siswa.
Respons dari DPRD Jawa Tengah
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyatakan bahwa LKPJ Gubernur tahun 2025 telah diterima. "Pansus sudah dibentuk. Tentu akan kita review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti akan kami berikan catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini," pungkasnya. Panitia khusus (Pansus) yang dibentuk dalam rapat paripurna akan mereview dan mengkritisi laporan tersebut untuk memberikan masukan perbaikan di tahun mendatang.
Dengan berbagai capaian dan program yang telah dijalankan, Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
