Pemprov DKI Siap Ikuti Arahan WFH Satu Hari Seminggu, Rabu Dikecualikan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait penerapan work from home atau WFH satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari upaya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak dan akan segera diimplementasikan secara resmi.
Kesiapan Pemprov DKI dan Pengecualian Hari Rabu
Gubernur DKI Jakarta, Pramono, menegaskan bahwa pihaknya akan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun, dia memberikan catatan khusus mengenai hari pelaksanaan WFH tersebut. "Secara prinsip, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti arahan dari pusat, tetapi untuk hari pelaksanaannya, kami tidak akan memilih Rabu," ujar Pramono usai acara Halalbihalal bersama DPRD DKI Jakarta di Balai Kota, Senin 30 Maret 2026.
Alasan di balik pengecualian hari Rabu adalah karena hari tersebut telah ditetapkan sebagai hari wajib naik transportasi umum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI. "Rabu adalah hari transportasi umum, sehingga kami akan menentukan hari lain yang lebih tepat setelah regulasi resmi terbit," jelasnya. Keputusan akhir mengenai hari WFH akan diambil setelah pemerintah pusat mengumumkan kebijakan secara resmi.
Latar Belakang Kebijakan WFH dari Pemerintah Pusat
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN akan segera diumumkan sebelum April 2026. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi konsumsi BBM dan berlaku bagi pegawai negeri sipil serta PPPK, sementara untuk sektor swasta mungkin hanya bersifat imbauan.
"Nanti segera, sebelum April," kata Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian pada Jumat 27 Maret 2026. Meski demikian, tanggal pasti pengumuman masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan rencana diumumkan dalam minggu ini.
Target Penghematan BBM dan Dampak Ekonomi
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa kebijakan WFH ditargetkan dapat menekan konsumsi BBM hingga 20 persen. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai angka tersebut masih berupa estimasi dan tidak bersifat pasti. Dia menekankan bahwa dampak kebijakan ini harus dilihat secara holistik.
"Jika ekonomi aktif naik dan bisnis berkembang cepat, penerimaan negara dari pajak juga bisa meningkat, sehingga manfaatnya tidak hanya dari penghematan BBM," ujar Purbaya. Dengan demikian, penerapan WFH diharapkan tidak hanya menghemat energi tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
