Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan bahwa pendidikan kepemimpinan tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan kompetensi administratif. Menurutnya, esensi dari setiap jenjang pendidikan kepemimpinan adalah mengubah pola pikir aparatur menuju pelayanan publik yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pendidikan Kepemimpinan untuk Mengubah Cara Berpikir
Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi saat melepas peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan I Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026 di Gedung F Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Kamis (2/7). Ia menekankan bahwa setiap tingkat pendidikan memiliki roh dan tujuan yang harus dicapai peserta sebagai bekal menghadapi masyarakat yang semakin maju, kritis, dan cerdas, serta persoalan pelayanan yang kian kompleks.
"Setiap tingkat pendidikan itu ada perubahan cara berpikir, ya. Cara berpikirnya adalah nantinya (dari yang) bersifat sektoral dan parsial, menjadi berpikir cerdas, strategis, sistemik, teratur, holistik," ujar Tomsi. Ia menjelaskan bahwa perubahan pola pikir ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan aparatur yang mampu memberikan pelayanan terbaik.
Orientasi Pelayanan Harus Bergeser
Lebih lanjut, Tomsi menegaskan bahwa setiap jenjang pendidikan juga harus membawa perubahan dalam cara memimpin. Orientasi kerja yang semula hanya berfokus pada penyelesaian tugas harus bergeser menjadi berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, orientasi tersebut harus disertai dengan kegigihan untuk memberikan hasil yang maksimal.
"Kita berpikir yang terbaik. Kemudian, ketika ada hambatan, aturan-aturan, maka kita memberikan saran [perbaikan]," ujarnya. Ia mengingatkan bahwa aparatur harus memiliki pegangan dan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas.
Tujuh Harapan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Tomsi mengungkapkan bahwa masyarakat setidaknya memiliki tujuh harapan utama terhadap pelayanan publik. Harapan tersebut meliputi: (1) cepat dan mudah, (2) sikap ramah, sopan, dan menghargai masyarakat, (3) berintegritas serta bebas dari pungutan liar, (4) profesional dan kompeten, (5) responsif terhadap permasalahan masyarakat, (6) adil dan tidak diskriminatif, serta (7) menghadirkan kebijakan dan program yang benar-benar bermanfaat.
Ia menekankan bahwa kemampuan dan kesempatan yang dimiliki setiap aparatur merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya, pengabdian yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuka jalan datangnya keberkahan.
"Di balik itu semua, kalau saya kerjakan siang-malam, menyerahkan tenaga saya di situ (pekerjaan), di situlah pintu rahmat Tuhan terbuka," tandasnya.
Acara Dihadiri Pejabat Kemendagri dan LAN
Acara pelepasan peserta PKN Tingkat II Angkatan I Tahun 2026 ini turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara LAN RI Army Winarti, serta para peserta pelatihan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kemendagri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara.
