Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap praktik birokrasi di Indonesia yang dinilai masih menghambat iklim usaha. Dalam pidato di Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026), ia meminta seluruh menteri untuk menertibkan jajaran birokrasi di bawahnya.
Prabowo Singgung Birokrat Minta Tanda Tangan Pukul 17.30
Prabowo menyindir kebiasaan birokrat yang sering datang meminta tanda tangan pada pukul 17.30 sore, saat pejabat sudah lelah. "Ciri khas birokrat adalah dia akan datang minta tanda tangan pada waktu 17.30 sore. Kamu sudah capek. Saat kamu capek, dia datang minta tanda tangan," ujarnya disambut tawa anggota dewan.
Ia menegaskan bahwa pengusaha tidak boleh terus dipersulit dengan perizinan yang berbelit-belit dan aturan tambahan di tingkat bawah. "Saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah," tegas Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.
Perbandingan dengan Malaysia
Prabowo membandingkan proses perizinan usaha di Indonesia dengan Malaysia. Menurutnya, Malaysia mampu menyelesaikan izin usaha hanya dalam dua pekan, sementara di Indonesia bisa memakan waktu hingga dua tahun. "Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya dua tahun. Memalukan," ujarnya.
Ia juga mengkritik kebiasaan birokrasi yang terlalu banyak membuat aturan tambahan di luar instruksi pemerintah pusat. Perintah presiden dan menteri kerap diolah kembali menjadi aturan teknis baru di tingkat bawah. "Kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah, akal-akalnya itu," kata Prabowo.
Pidato Perdana di DPR
Ini adalah pidato perdana Prabowo di hadapan DPR sejak dilantik sebagai presiden. Ia hadir langsung untuk memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, sebuah tradisi yang biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kehadirannya disambut oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus memperbaiki seluruh institusi agar iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik. "Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu," tegasnya.
