Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kecilnya gaji guru, aparat penegak hukum, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia disebabkan oleh lemahnya kekuatan anggaran negara. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh besarnya aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri yang telah berlangsung dalam jangka panjang.
Aliran Kekayaan Sejak Era Orde Baru
Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo menjelaskan bahwa fakta menunjukkan adanya arus keluar masuk uang negara yang telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak era Orde Baru. Ia juga menyinggung periode 1950-an pada masa Presiden Soekarno yang diwarnai ketidakstabilan akibat intervensi asing dan berbagai pemberontakan.
“Kalau kita melihat masa tahun 50-an, masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno, walaupun memang Bung Karno milik bangsa. Kita tidak bisa memilih tahun 50-an terus disibukkan oleh intervensi asing,” kata Prabowo.
Dampak pada Pembangunan Ekonomi
Prabowo menilai kondisi tersebut membuat pembangunan ekonomi tidak berjalan optimal. Situasi serupa juga terjadi pada awal Orde Baru yang masih diwarnai berbagai persoalan. Ia kemudian menyoroti periode 22 tahun terakhir yang disebutnya sebagai kondisi “inflow-outflow” ekonomi Indonesia.
Menurutnya, meski tidak terjadi krisis ekonomi besar, terjadi ketidakseimbangan arus kekayaan negara. Berdasarkan data, total keuntungan ekonomi Indonesia dalam 22 tahun mencapai sekitar 436 miliar dolar AS. Namun, sekitar 343 miliar dolar AS mengalir ke luar negeri. “Ini angka-angka dari PBB,” tegas Prabowo.
Keterbatasan Fiskal Negara
Kondisi tersebut menyebabkan hanya sebagian kekayaan yang tertahan di dalam negeri, sehingga berdampak pada terbatasnya kemampuan fiskal negara. “Itu sebabnya gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya,” ujarnya.
Alasan Prabowo Hadir Langsung di DPR
Prabowo mengaku sengaja menghadiri langsung Rapat Paripurna DPR RI untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia dalam RAPBN 2027. Menurutnya, situasi geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh konflik membuat Presiden perlu hadir langsung menjelaskan kondisi negara di hadapan parlemen dan rakyat.
“Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita, sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan APBN 2027,” kata Prabowo.
Tantangan Geopolitik Global
Prabowo menyoroti kondisi global yang tengah dipenuhi ketegangan, konflik, dan ketidakpastian. Perang di sejumlah kawasan dunia, seperti di Eropa dan Timur Tengah, turut berdampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia meski lokasinya jauh dari Tanah Air.
“Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa dan Timur Tengah, yang walaupun jauh dari kita ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Prabowo merasa perlu menyampaikan langsung pokok-pokok kebijakan ekonomi dan pengelolaan negara. Ia menegaskan sebagai Presiden yang telah disumpah di hadapan rakyat dan DPR RI, dirinya memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan arah kebijakan pemerintah secara langsung.
