Israel dan Lebanon dijadwalkan memulai putaran kelima perundingan mereka di Washington DC pada Selasa (23 Juni 2026), di tengah gencatan senjata yang rapuh di Lebanon yang untuk sementara tampaknya masih bertahan. Perundingan ini dimediasi oleh Amerika Serikat, yang menjadi tuan rumah bagi kedua delegasi.
Konflik Lebanon Terseret Perang Lebih Luas
Lebanon terseret ke dalam konflik yang lebih luas di Timur Tengah pada awal Maret, ketika kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran menyerang Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Israel kemudian membalas dengan melancarkan serangan di berbagai wilayah Lebanon dan selanjutnya menginvasi bagian selatan negara itu, tempat pasukan Israel hingga kini masih ditempatkan.
Beirut mengupayakan perundingan yang dimediasi oleh AS dengan Israel sebagai sarana untuk mencapai perdamaian. Para pemimpin Lebanon, termasuk Presiden Joseph Aoun, menegaskan bahwa Teheran tidak dapat bernegosiasi atas nama Beirut. Meski demikian, perjanjian damai sementara antara AS dan Iran mencakup penghentian seluruh aksi permusuhan, termasuk di Lebanon, yang merupakan salah satu syarat utama Teheran dan beberapa kali menyebabkan proses negosiasi sempat terhenti.
Pertempuran Mereda, Namun Ketegangan Masih Tinggi
Pertempuran di Lebanon mulai mereda sejak Sabtu malam (20 Juni), sebuah perkembangan penting yang gagal dicapai secara berkelanjutan dalam putaran-putaran sebelumnya dari perundingan Lebanon-Israel. Israel bukan merupakan pihak dalam perjanjian damai antara AS dan Iran tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (22 Juni) mengatakan bahwa militer Israel akan tetap mempertahankan "kebebasan bertindak" terhadap Hizbullah di Lebanon Selatan. "Iran menginginkan kami mundur dari wilayah itu, tetapi saya tetap teguh," kata Netanyahu. "Kami akan mempertahankan kebebasan bertindak kami dan mempertahankan zona keamanan untuk melindungi warga" di wilayah utara Israel. Sementara itu, Beirut tetap menegaskan bahwa penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon merupakan salah satu tujuan utama perundingan tersebut.
Perundingan Teknis AS-Iran Berakhir dengan Usulan Kelompok Kerja
Perundingan teknis antara Iran dan AS di Swiss berakhir dengan usulan pembentukan kelompok-kelompok negosiasi untuk membahas isu nuklir dan pencabutan sanksi, demikian dilaporkan media pemerintah Iran pada Selasa (23 Juni). Menurut kantor berita pemerintah IRNA, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan para utusan kedua negara "memutuskan bahwa akan dibentuk empat kelompok kerja, yaitu Penghentian Sanksi, Urusan Nuklir, Rekonstruksi dan Pembangunan Ekonomi, serta Pemantauan dan Implementasi."
Sebelumnya, Wakil Presiden AS JD Vance pada Senin mengatakan Iran ingin mengizinkan kembali para inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) masuk ke negara itu, meski belum ada jadwal pelaksanaannya. Pernyataan tersebut disampaikan Vance seusai perundingan dengan delegasi Iran di kompleks resor Brgenstock, Swiss. Namun, Iran belum mengonfirmasi rencana tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei mengatakan bahwa keputusan untuk mengizinkan kembali inspeksi IAEA harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan parlemen dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Presiden AS Donald Trump juga kembali mendesak Iran untuk membuka akses bagi IAEA. Sejak serangan Israel dan AS pada Juni 2025, badan pengawas nuklir PBB itu belum lagi memperoleh akses ke fasilitas pengayaan uranium di Iran.
Iran Tegaskan Tetap Kuasai Selat Hormuz
Teheran menyatakan Iran akan tetap memegang kendali atas administrasi Selat Hormuz dan "tidak akan pernah" kembali ke kondisi sebelum perang, demikian dilaporkan media pemerintah pada Selasa (22 Juni). "Semua pihak harus mengetahui bahwa administrasi Selat Hormuz tidak akan pernah kembali seperti sebelum perang," kata kepala negosiator Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dalam sebuah wawancara, menurut kantor berita IRNA. "Tentu saja, peraturan internasional akan tetap dipatuhi, tetapi Iran akan mengelola Selat Hormuz."
Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan tuntutan Presiden AS Donald Trump yang menginginkan pembukaan kembali Selat Hormuz secara tanpa syarat bagi lalu lintas pelayaran. Sejak perjanjian damai sementara antara AS dan Iran diberlakukan, lalu lintas kapal di jalur perairan strategis itu mulai meningkat. Namun, pengumuman Teheran pada Sabtu (20 Juni) bahwa selat tersebut kembali ditutup sebagai respons terhadap serangan Israel di Lebanon memunculkan pertanyaan mengenai rencana jangka panjang Iran.
Masih belum jelas pula apakah Teheran berencana mengenakan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Sebelum perang, pelayaran melalui selat yang berbatasan dengan Iran dan Oman itu tidak dikenai biaya. Namun bulan lalu Iran membentuk otoritas pemerintah baru untuk memungut pembayaran dari kapal, serta menyatakan bahwa kapal-kapal tetap diharapkan mendaftarkan diri ke Persian Gulf Strait Authority sebelum melintas. Penutupan Selat Hormuz selama perang Iran sempat menghambat salah satu jalur pasokan utama dunia dan mendorong lonjakan harga minyak global yang memicu inflasi.
