Setiap tanggal 1 Juli, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperingati Hari Bhayangkara. Nama ini bukan sekadar identitas institusi, melainkan warisan sejarah panjang dari era Kerajaan Majapahit. Secara etimologis, Bhayangkara berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti 'penjaga', 'pengawal', atau 'pelindung keselamatan negara'. Dalam bahasa Jawa Kuno, kata ini merupakan gabungan dari 'bhaya' (bahaya) dan 'ahangkara' (aku/kami), yang dimaknai sebagai 'kami yang menakutkan' atau 'pembawa bahaya bagi musuh'. Hal ini menggambarkan wibawa dan tugas pasukan elite tersebut sebagai pelindung raja dan kerajaan.
Sejarah Bhayangkara Sejak Era Singasari
Istilah Bhayangkara telah dikenal jauh sebelum Majapahit mencapai puncak kejayaan. Kitab Negarakertagama mencatat bahwa nama ini sudah ada pada masa Kerajaan Singasari di bawah pemerintahan Raja Kertanegara (1254–1292 Masehi). Pasukan Bhayangkara merupakan warisan dari tatanan negara sebelumnya, bukan murni kreasi Majapahit. Pembentukan Pasukan Bhayangkara di Majapahit dimulai oleh Raden Wijaya, pendiri kerajaan, setelah berdirinya padukuhan Majapahit. Pasukan ini disebut sebagai reinkarnasi dari Kalana Bhayangkara.
Dalam struktur pemerintahan Majapahit, Bhayangkara dikenal sebagai jawatan kedua, berdampingan dengan golongan Darmaputera yang terdiri dari tujuh pemuda yang bertugas menjaga pusat pemerintahan dan ketetapan mahkota. Anggota Pasukan Bhayangkara adalah satria muda yang berani, bersih, dan tidak gentar menghadapi kesulitan serta bahaya maut. Pasukan ini terbagi menjadi dua bagian: Bhayangkara pusat dan Bhayangkara daerah yang disebut Bhayangkara Lelana. Keduanya memiliki kewajiban yang sama sebagai barisan pelopor penjaga cita-cita negara. Meskipun jumlahnya tidak banyak, Pasukan Bhayangkara terbukti sangat efektif dan dipercaya sepenuhnya oleh raja, terutama dalam situasi genting.
Peran Gajah Mada dan Catur Prasetya
Kiprah Mahapatih Gajah Mada dalam sejarah Bhayangkara sangat signifikan. Ia memulai kariernya sebagai prajurit pada tahun 1313, sebelum kemudian ditunjuk sebagai bekel atau komandan Pasukan Bhayangkara, pasukan elite pengawal raja. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Bhayangkara semakin kuat dan solid. Salah satu momen krusial adalah keberhasilannya memimpin Pasukan Bhayangkara dalam menumpas pemberontakan Ra Kuti, yang berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara dan keluarga istana. Kemenangan ini menjadi batu loncatan bagi karier Gajah Mada, yang kemudian diangkat menjadi Patih Kahuripan, Patih Daha, hingga mencapai puncak jabatan sebagai Mahapatih pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk.
Gajah Mada juga menanamkan empat prinsip dasar kepada personel Bhayangkara yang disebut Catur Prasetya. Prinsip-prinsip ini meliputi Satya Haprabu (setia kepada pemimpin negara), Hanyaken Musuh (mengenyahkan musuh-musuh negara), Gineung Pratidina (mempertahankan negara), dan Tan Satrisna (sepenuh hati dalam bertugas tanpa pamrih). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan moral dan etos kerja bagi pasukan elite tersebut.
Warisan Bhayangkara dalam Polri Modern
Nama Bhayangkara kemudian diadaptasi oleh Polri sejak tanggal 1 Juli 1946, bertepatan dengan penetapan pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 yang menjadikan Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Bhayangkara. Adaptasi tidak hanya pada nama, tetapi juga pada nilai-nilai. Catur Prasetya yang dirumuskan oleh Gajah Mada diadaptasi sebagai salah satu Landasan Kerja Kepolisian RI dan diresmikan pada tanggal 4 April 1961. Semangat pasukan Bhayangkara diadopsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan wewenang, yang terangkum dalam Tri Brata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman karya Polri.
Selain itu, istilah Bhayangkara juga digunakan dalam sistem kepangkatan Polri, seperti Bhayangkara Kepala (Bharaka), Bhayangkara Satu (Bharatu), dan Bhayangkara Dua (Bharada). Penggunaan nama dan nilai-nilai ini bertujuan untuk menghormati serta melestarikan semangat kepahlawanan dan pengabdian dari pasukan Bhayangkara di masa Kerajaan Majapahit, sekaligus menegaskan betapa eratnya kaitan sejarah ini dengan institusi kepolisian modern.
