SBY Desak PBB Hentikan Misi UNIFIL Usai Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon
SBY Minta PBB Setop UNIFIL Usai 3 Prajurit TNI Gugur

SBY Serukan Penghentian Misi UNIFIL PBB Pasca Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), secara tegas menyuarakan keprihatinan mendalam atas gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam serangan yang terjadi di Lebanon. Melalui unggahan di platform media sosial X pada Minggu, 5 April 2026, SBY mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil langkah konkret guna menghentikan penugasan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) atau memindahkan pasukan penjaga perdamaian dari zona konflik yang membara.

Duka Mendalam dan Dukungan untuk Investigasi

Dalam pernyataannya, SBY mengungkapkan rasa duka yang mendalam, terutama setelah menghadiri penghormatan terakhir kepada jenazah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon. "Hati saya ikut tergetar," ucapnya, seraya menegaskan bahwa prajurit TNI memang siap berkorban jiwa dan raga demi negara, namun kehilangan ini tetap menyisakan luka bagi keluarga yang ditinggalkan.

SBY juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendesak PBB melakukan investigasi serius atas insiden ini. Dia menekankan bahwa PBB harus memberikan penjelasan jelas mengenai rangkaian peristiwa yang menyebabkan peacekeeper dari Indonesia gugur, meskipun investigasi dalam situasi pertempuran dinamis seringkali menantang. "Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal," tambah SBY, mengacu pada pengalamannya sebagai Kepala Pengamat Militer PBB di Bosnia pada 1995-1996.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Kritik terhadap Kondisi Berbahaya di Zona Konflik

SBY mengkritik kondisi operasional peacekeeper yang dinilai sangat berisiko. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Chapter 6 Piagam PBB, pasukan penjaga perdamaian tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak memiliki mandat untuk tugas-tugas pertempuran. Mereka seharusnya bertugas di 'blue line' atau 'blue zone', yang bukan merupakan daerah perang. Namun, kenyataannya, kontingen Indonesia yang bertugas di garis pemisah antara Israel dan Lebanon kini telah berada di 'war zone' akibat pertempuran sengit antara Israel dan Hizbullah, dengan pasukan Israel dilaporkan telah maju 7 km dari 'blue line'.

"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," tegas SBY. Dia mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang dan mengeluarkan resolusi yang jelas, sambil mengingatkan bahwa PBB tidak boleh pilih kasih atau menggunakan standar ganda, sebagaimana yang dia saksikan saat menjabat sebagai Menkopolkam RI pada tahun 2000.

Sejarah Kontribusi Indonesia dan Pesan untuk Prajurit

SBY juga mengingatkan inisiatifnya saat menjabat sebagai Presiden RI, di mana dia mengusulkan pengiriman batalyon Indonesia sebagai bagian dari pasukan pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon. Kontingen pertama, Garuda XXIII/A, berangkat pada November 2006, dan hingga 2026, sudah 19 kali kontingen RI bertugas dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Sebagai sesepuh TNI, SBY menyampaikan pesan semangat kepada prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih bertugas di Lebanon: "Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air."

Dengan desakan ini, SBY menegaskan kewajiban moralnya untuk memperjuangkan keadilan bagi prajurit TNI yang menjadi korban, seraya mendukung upaya pemerintah dalam menangani krisis kemanusiaan dan keamanan di Lebanon.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga