Negosiasi teknis antara Iran dan Amerika Serikat di Swiss telah rampung dengan kesepakatan pembentukan empat kelompok kerja untuk membahas isu nuklir dan sanksi. Hal ini diumumkan oleh media pemerintah Iran pada Selasa (23/6/2026).
Empat Kelompok Kerja Hasil Negosiasi
Kantor berita pemerintah Iran, IRNA, mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, yang menyatakan bahwa para negosiator memutuskan pembentukan empat kelompok kerja: Penghentian Sanksi, Urusan Nuklir, Rekonstruksi dan Pembangunan Ekonomi, serta Pemantauan dan Implementasi.
Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya kedua negara untuk meredakan ketegangan setelah konflik berkepanjangan.
Selat Hormuz Akan Dikelola Iran
Kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap dikelola oleh Teheran sesuai hukum internasional. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (23/6) setelah putaran pertama pembicaraan di Swiss pada Senin (22/6) yang bertujuan mengakhiri perang AS-Israel di Iran.
"Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang dan akan dikelola oleh Republik Islam Iran, sesuai dengan hukum internasional," kata Ghalibaf, seperti dilaporkan IRNA.
Iran Klaim AS Sepakat Cairkan Aset Rp 214 Triliun
Ghalibaf juga mengklaim bahwa AS sepakat mencairkan aset Iran yang dibekukan senilai US$ 12 miliar (setara Rp 214,2 triliun). Menurutnya, kesepakatan ini merupakan hasil dari nota kesepahaman yang lebih luas dan telah ditandatangani dalam pertemuan teknis di Swiss pada Senin (22/6).
Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah signifikan dalam hubungan kedua negara yang telah tegang selama bertahun-tahun.
Ancaman Trump terhadap Iran
Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan ancaman kepada Iran. "Jika Iran tidak memenuhi kesepakatan mereka, atau jika mereka tidak berperilaku baik, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan," kata Trump kepada wartawan pada Senin (22/6) waktu setempat.
Ancaman ini muncul setelah Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani kesepakatan sementara pekan lalu, tiga bulan lebih setelah AS dan Israel menyerang Iran serta serangan balasan Iran terhadap Israel dan negara-negara Teluk.
PM Belanda Minta Maaf untuk Eks Tentara KNIL Maluku
Dalam berita internasional lainnya, Perdana Menteri Belanda Rob Jetten secara resmi meminta maaf atas perlakuan "kejam" terhadap ribuan mantan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) asal Maluku. Permintaan maaf ini disampaikan sekitar 75 tahun setelah kedatangan 12.500 orang, termasuk pria Maluku yang bertempur untuk KNIL dan keluarga mereka, di Pelabuhan Rotterdam pada tahun 1951.
Kebanyakan dari mereka tidak diberi pilihan dan mengira evakuasi hanya bersifat sementara setelah Indonesia merdeka.
