Australia dan Vanuatu resmi menandatangani pakta ekonomi dan keamanan komprehensif pada Senin (29/6/2026) waktu setempat. Pakta yang disebut 'Perjanjian Nakamal' ini secara tegas melarang pendirian pangkalan militer asing di Vanuatu, sebuah negara kepulauan Pasifik yang menjadi pusat persaingan strategis antara Australia dan China.
Isi Pakta dan Dukungan Australia
Perjanjian tersebut memuat komitmen Australia untuk memberikan dukungan ekonomi yang lebih besar bagi Vanuatu. Canberra sebelumnya telah mengumumkan pendanaan sebesar AUS$ 500 juta (sekitar Rp 6,1 triliun) dalam jangka waktu 10 tahun untuk mendukung implementasi pakta ini. Selain melarang pangkalan asing, Vanuatu juga mengakui Australia sebagai 'mitra utama di bidang kepolisian yang telah terjalin lama'.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dalam konferensi pers bersama PM Vanuatu Jotham Napat di Canberra, menyatakan bahwa kesepakatan ini mencerminkan keputusan berdaulat Vanuatu untuk tidak mengizinkan wilayahnya digunakan bagi pangkalan atau infrastruktur militer asing mana pun. 'Ini memastikan bahwa infrastruktur vital Vanuatu tetap bebas dari militerisasi,' ujar Albanese.
Latar Belakang Persaingan dengan China
Vanuatu berada di pusat persaingan strategis antara Australia, sekutu AS di Pasifik Selatan, dan China. Canberra telah lama menyatakan kekhawatiran bahwa Beijing berupaya membangun kehadiran keamanan permanen di kawasan tersebut. China diketahui menjadi kreditur luar negeri terbesar Vanuatu, dengan pinjaman yang disalurkan melalui bank-bank China untuk membiayai kontraktor Beijing dalam pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk kompleks kantor kepresidenan, gedung parlemen, dan jaringan jalanan.
Selain itu, Angkatan Laut China telah berulang kali singgah di pelabuhan Vanuatu, dan Beijing mendanai perluasan dermaga di Luganville, yang dulunya merupakan pangkalan militer terbesar AS di Pasifik Selatan. Hal-hal ini memicu kekhawatiran di Canberra dan Washington bahwa China menginginkan pangkalan di Vanuatu.
Penundaan dan Kekhawatiran Koalisi
Kesepakatan ini seharusnya diteken pada September tahun lalu, namun ditunda setelah PM Napat menyatakan bahwa mitra koalisinya mengkhawatirkan pakta tersebut akan membatasi kemampuan Vanuatu untuk mendapatkan pendanaan asing untuk infrastrukturnya. China telah menjalin kerja sama kepolisian dengan Vanuatu pada tahun 2023 dan menyumbangkan berbagai peralatan, termasuk drone, kapal patroli, dan kendaraan polisi.
Dampak dan Implikasi
Pakta ini menandai langkah signifikan Australia dalam memperkuat pengaruhnya di Pasifik Selatan dan membendung ekspansi China. Dengan larangan pangkalan asing, Vanuatu secara eksplisit menolak kemungkinan kehadiran militer China di wilayahnya. Dukungan ekonomi sebesar AUS$ 500 juta diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Vanuatu pada pinjaman China. Namun, kesepakatan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Vanuatu akan menyeimbangkan hubungannya dengan kedua kekuatan besar tersebut.
