Pemerintah Iran secara resmi menolak tawaran Prancis untuk bekerja sama dalam pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Teheran memperingatkan Paris agar tidak melakukan tindakan yang disebut sebagai 'provokasi' yang dapat memperumit situasi maritim yang sudah sensitif.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang Hukum dan Urusan Internasional, Kazem Gharibabadi, menyatakan bahwa berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Iran dengan Amerika Serikat pada pertengahan Juni lalu, operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz harus dilakukan 'sepenuhnya oleh Iran', bukan oleh negara lain. Gharibabadi menegaskan bahwa segala bentuk pengaturan paralel atau keterlibatan pihak asing dalam operasi tersebut tidak akan diizinkan.
Peringatan Keras Iran ke Prancis
Gharibabadi menekankan bahwa kondisi saat ini di jalur perairan strategis itu masih 'sensitif dan kompleks'. 'Kami sangat menyarankan Prancis untuk tidak memperumit situasi dengan provokasinya,' tegasnya seperti dilansir Anadolu Agency dan TRT World, Selasa (30/6/2026).
Pernyataan ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan melalui media sosial X bahwa Prancis dan Oman telah memutuskan untuk bekerja sama, dengan berkoordinasi bersama para mitra, dalam upaya pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mengamankan jalur pelayaran dan menjamin akses perlintasan yang 'bebas dan tanpa syarat' melalui perairan vital tersebut.
Latar Belakang Ketegangan di Selat Hormuz
Macron menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan Sultan Oman, Haitham bin Tariq, yang melakukan kunjungan resmi pertama ke Paris. Iran secara konsisten menegaskan bahwa pengaturan navigasi, operasi pembersihan ranjau, dan pengaturan maritim sementara di Selat Hormuz diatur oleh pasal 5 MoU yang diteken Iran dan AS pada pertengahan Juni lalu. Iran juga menegaskan bahwa pengaturan di Selat Hormuz tetap berada di bawah koordinasi Iran selaku negara pesisir.
Selat Hormuz merupakan salah satu titik krusial bagi lalu lintas energi dunia. Kawasan ini terus menjadi pusat ketegangan sejak pecahnya konflik pada 28 Februari lalu. MoU Iran-AS bertujuan memulihkan lalu lintas maritim serta menetapkan mekanisme navigasi sementara di selat tersebut.
Penolakan Iran ini menegaskan sikap Teheran yang tidak ingin ada intervensi asing di perairan yang menjadi jalur utama ekspor minyak dari kawasan Teluk. Situasi di Selat Hormuz tetap menjadi perhatian global mengingat dampaknya terhadap pasokan energi dunia.
