Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah memberikan izin kepada para prajurit untuk turut serta dalam penanganan aksi begal. Izin ini diberikan sebagai bentuk dukungan kepada Kepolisian RI (Polri) dalam memberantas kejahatan jalanan yang marak terjadi.
TNI Bantu Polri, Bukan Ganti Tugas
Menurut Nas, tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal. Namun, beliau menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan sebagai bagian dari upaya membantu Polri. Nas menegaskan bahwa TNI tidak akan terlibat langsung dalam proses penangkapan, penindakan hukum, hingga pemeriksaan pelaku. Kehadiran TNI hanya sebatas membantu Polri dalam memastikan masyarakat terlindungi dari aksi begal.
Koordinasi TNI-Polri Diperkuat
Untuk menghindari tumpang tindih tugas antara TNI dan Polri di lapangan, Nas memastikan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Polri. Hal ini dilakukan agar penanganan aksi begal dapat berjalan lebih maksimal. TNI dan Polri selalu berkoordinasi serta bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga pelaksanaannya tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
Maraknya Aksi Begal di Jakarta
Aksi begal belakangan ini marak terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta. Di Jakarta, aksi begal sering terjadi di berbagai daerah, salah satunya Jakarta Barat. Menyikapi hal tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat berencana memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan guna mengantisipasi aksi begal.
Pemasangan CCTV di Titik Rawan
Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menyatakan bahwa penyediaan CCTV di titik-titik rawan akan disiapkan secara mandiri. Pihaknya juga akan mengimbau seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk turut menambah pengamanan CCTV di area masing-masing, seperti gedung, kantor, tempat usaha, dan sebagainya. Surat imbauan resmi akan segera dikeluarkan kepada instansi atau tempat usaha di Jakarta Barat terkait pemasangan CCTV. Langkah ini merupakan implementasi dari arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat fokus pengamanan di wilayah.
