Polri untuk Masyarakat Harus Jadi Kompas, Bukan Pemanis
Analis intelijen Ngasiman Djoyonegoro menegaskan bahwa tema 'Polri untuk Masyarakat' pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tidak boleh sekadar menjadi slogan pemanis. Tema tersebut wajib dijadikan kompas yang mengarahkan seluruh kebijakan Polri ke depan. Menurutnya, masyarakat menginginkan polisi yang mudah dihubungi, cepat tanggap, solutif, transparan, dan adil.
"Rakyat itu berpikirnya simpel kok. Mereka butuh polisi yang gampang dihubungi, cepat datang kalau ada masalah, solutif, transparan, dan adil," ujar Ngasiman yang akrab disapa Simon dalam keterangan tertulis pada Rabu (1/7/2026). Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik akan tumbuh secara alami jika performa Polri di lapangan konsisten baik.
Transformasi Polri Menuju Humanis dan Pelayanan Prima
Simon menyoroti sejumlah program Polri yang dianggap sebagai wujud nyata transformasi menuju institusi yang lebih humanis dan berorientasi pelayanan. Program-program tersebut antara lain Polri Presisi, tilang elektronik (ETLE), digitalisasi pengurusan surat kendaraan, serta inovasi Polri RW dan Bhabinkamtibmas yang memungkinkan polisi berinteraksi langsung dengan warga.
"Kalau performa di lapangan konsisten bagus, otomatis trust publik itu mengalir sendiri. Kita bisa lihat transformasi ini lewat program Polri Presisi, tilang elektronik (ETLE), digitalisasi berbagai urusan surat kendaraan, sampai terobosan Polri RW dan Bhabinkamtibmas yang bikin polisi bisa diajak ngopi bareng warga buat nyelesaiin masalah kampung," paparnya.
Menurut Simon, di usia ke-80, Polri telah membuktikan perannya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga bagian integral dari sejarah Indonesia. "Usia 80 tahun ini bukti sahih kalau Polri itu bagian dari DNA Republik ini. Dari zaman angkat senjata memperebutkan kemerdekaan, era reformasi, konflik sosial, pemberantasan terorisme, sampai sekarang perang siber yang serba cepat, Polri terus dipaksa beradaptasi," ujarnya.
Kepercayaan Publik 82,4%: Modal Strategis, Bukan Garis Finis
Simon menanggapi hasil Survei Litbang Kompas yang dirilis akhir Juni 2026, yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4 persen. Ia menekankan bahwa angka tersebut harus dimaknai sebagai investasi sosial paling berharga, bukan sekadar prestasi.
"Angka 82,4 persen kepuasan publik itu modal strategis yang nilainya sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan anggaran. Tapi ingat, tingkat kepercayaan ini bukan garis finish," ucap Simon. Ia memperingatkan bahwa kepercayaan yang dibangun dengan keringat dan integritas bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Oleh karena itu, setiap personel Polri harus sadar bahwa mereka adalah wajah institusi di mata masyarakat.
Fleksibilitas Polri: Dari Makan Bergizi Gratis hingga Ketahanan Pangan
Simon juga menyoroti keterlibatan Polri dalam program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Ketahanan Pangan melalui komoditas jagung. Menurutnya, hal ini menunjukkan fleksibilitas Polri dalam mendukung stabilitas nasional.
"Ketika polisi ikut turun ke ladang mendampingi petani dan mengamankan pasokan pangan, sebetulnya mereka lagi memperkuat sabuk pengaman nasional. Perut rakyat yang kenyang dan situasi sosial yang kondusif itu adalah modal paling basic buat stabilitas ekonomi dan pembangunan, mengawal pangan menuai aman," terang Simon.
Tantangan Masa Depan: AI, Siber, dan Kolaborasi Multipihak
Di sisi lain, Simon meyakini tantangan Polri ke depan akan semakin kompleks seiring kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), dan ancaman kejahatan hibrida yang tidak lagi mengenal batas wilayah. Ia menekankan pentingnya transformasi Polri menjadi institusi berbasis data dan analitik, tanpa mengesampingkan faktor manusia.
"Di masa depan, penjahat tak perlu membobol pintu rumah, mereka pakai AI, siber, robotik, dan manipulasi data. Makanya, Polri masa depan wajib berbasis data dan analitik. Tapi secanggih apa pun teknologinya, faktor manusia tetap yang nomor satu. Mesin tidak punya empati, tidak punya hati nurani, dan tidak punya kebijaksanaan. Itu cuma dimiliki oleh manusia," kata Simon.
Ia menambahkan bahwa Polri tidak bisa bekerja sendiri. Keamanan masa depan membutuhkan gotong royong dengan melibatkan pemerintah, kampus, pebisnis, komunitas, media, dan warga. Kolaborasi multipihak inilah yang disebutnya sebagai 'Sabuk Kamtibmas', sebuah konsep yang sedang ia tuangkan dalam buku berjudul sama sebagai kado untuk HUT Polri.
"Polisi masa depan tidak bisa kerja sendirian lagi. Keamanan masa depan itu urusan gotong royong. Polri harus merangkul pemerintah, kampus, pebisnis, komunitas, media, dan warga. Kolaborasi multipihak inilah yang dinamakan Sabuk Kamtibmas. Kalau semua elemen ini sinergis, kita punya sistem imun keamanan yang sangat adaptif," tutup Simon.
