Seorang menteri Israel mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan rencana pemerintah untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza, dengan melibatkan badan intelijen luar negeri Israel, Mossad. Rencana ini langsung menuai kontroversi dan bertentangan dengan usulan perdamaian internasional.
Rencana Relokasi Sukarela
Dalam wawancara dengan media Israel, Channel 7, Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Israel, Gila Gamliel, mengatakan bahwa ia telah menyiapkan inisiatif politik berjudul "migrasi sukarela dari Jalur Gaza" dan telah mengajukannya kepada pemerintah. "Saya telah menyiapkan rencana ini dan mengajukannya kepada kabinet. Rencana ini hampir siap untuk diimplementasikan, dan Mossad kini telah bergabung dalam proses untuk mengelola upaya ini dengan sebaik mungkin," kata anggota kabinet keamanan Israel itu, dilansir Middle East Monitor, Rabu (1/7/2026).
Perluasan Operasi Militer
Gamliel menegaskan bahwa proposal tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas, dan ia berjanji untuk memperluas operasi militer Israel di Gaza. "Saat ini kita mengendalikan lebih dari 60 persen Gaza secara militer, dan kita akan terus maju hingga mencapai tujuan perang, yaitu memastikan bahwa Hamas tidak lagi dapat mengendalikan Jalur Gaza, baik secara militer maupun politik," ujarnya. Ia menambahkan, "Di masa depan, Gaza dapat menjadi peluang bagus untuk permukiman, setelah migrasi sukarela terjadi."
Kritik dan Kontroversi
Menteri wanita itu tidak menyebutkan negara mana yang akan menjadi tujuan pemindahan warga Palestina. Ia juga tidak memberikan rincian tentang peran Mossad dalam melaksanakan rencana pemindahan tersebut. Seruan untuk relokasi warga Palestina dan pendirian permukiman Israel di Gaza ini bertentangan dengan usulan internasional sebelumnya, termasuk rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut. Beberapa menteri garis keras Israel, termasuk Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, telah berulang kali menyerukan relokasi warga Palestina dari Gaza, meskipun ada kritik internasional terhadap usulan tersebut.
