Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp 276 miliar. Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional, koordinasi, dan pengawasan pembangunan infrastruktur kewilayahan, bukan sekadar untuk rapat di balik meja.
Fokus pada Prioritas Nasional
AHY menyampaikan bahwa kementeriannya memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung prioritas nasional. "Jadi infrastruktur itu tidak dibangun hanya untuk sekadar membangun infrastruktur, tetapi pada akhirnya diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional. Apakah terkait dengan ketahanan pangan, energi, air bersih untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah," kata AHY usai rapat dengan Banggar DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Koordinasi Lima Kementerian Teknis
Menko AHY menjelaskan bahwa kementeriannya juga bertanggung jawab mengoordinasikan lima kementerian teknis dan sejumlah instansi terkait untuk memastikan arah pembangunan nasional sesuai perencanaan dan berdampak langsung bagi masyarakat. "Kami akan prioritaskan pada aspek pembangunan infrastruktur dasar yang sekali lagi bisa meringankan beban masyarakat, sekaligus membuat masyarakat hidupnya lebih layak, termasuk di sektor perumahan dan konektivitas umum lainnya," imbuhnya.
Anggaran untuk Kegiatan Lapangan
AHY menekankan bahwa pagu anggaran Rp 276 miliar akan difokuskan untuk mendukung tanggung jawab kementeriannya di lapangan. Ia memastikan bahwa Kemenko Infrastruktur tidak hanya bekerja melalui rapat di balik meja. "Anggaran yang kami anggap bisa membantu sejumlah tugas di lapangan, karena jangan dilihat kalau kementerian koordinator itu hanya rapat di balik meja di ruang tertutup. Kami justru lebih banyak melakukan perjalanan ke lapangan untuk memastikan secara langsung melalui mekanisme monitoring dan evaluasi agar sekali lagi progresnya baik," tegasnya.
Dampak bagi Ekonomi Daerah
Ketua Umum Partai Demokrat itu juga berharap anggaran Rp 276 miliar dapat membantu kerja-kerja operasional dan pengawasan. "Kami juga berupaya untuk memastikan dampak dari setiap pembangunan, saya ulangi, dampak dari setiap pembangunan infrastruktur ini juga mengalir bagi ekonomi yang ada di daerah. Itulah mengapa kami juga cukup sering menghadirkan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan para kepala daerah," tambah AHY.
Sebelumnya, Banggar DPR juga menyetujui anggaran untuk tujuh kementerian koordinator, dengan pagu terbesar untuk Kemenko Perekonomian. Pemerintah juga telah menyiapkan delapan program prioritas nasional untuk tahun 2027 dengan anggaran Rp 635 triliun.
