Wamendagri Bima Arya Puji Kinerja Ekonomi Kepri, Soroti Tantangan Optimalisasi Belanja
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027 yang diselenggarakan secara daring dari Jakarta, Senin (6/4/2026), Bima menegaskan bahwa capaian ini perlu dijaga secara konsisten untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
"Sekali lagi kami apresiasi, Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, angka-angka ekonominya positif, dan harus terus dipertahankan agar dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Bima Arya Sugiarto dalam kesempatan tersebut.
Kepri Masuk Kategori Kapasitas Fiskal Kuat
Bima menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklasifikasikan kapasitas fiskal daerah ke dalam tiga kategori: kuat, sedang, dan lemah. Provinsi Kepri masuk dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal kuat, terutama melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 54,52 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan dana transfer dari pusat ke daerah yang berada pada level 45,44 persen.
Selain indikator fiskal, sejumlah parameter makro lainnya juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri mencapai 80,53, menempatkan provinsi ini sebagai salah satu daerah dengan IPM tertinggi secara nasional, hanya di bawah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tantangan Optimalisasi Belanja Daerah
Meski mencatat prestasi yang membanggakan, Bima Arya menyoroti bahwa optimalisasi belanja daerah masih perlu ditingkatkan. Ia mengungkapkan bahwa struktur anggaran dalam RKPD masih didominasi oleh belanja penunjang, seperti gaji pegawai dan biaya operasional, yang mencapai 40,20 persen di tingkat provinsi dan 49,50 persen di tingkat kabupaten/kota.
"Namun, pekerjaan rumahnya adalah realisasi belanja yang masih cukup rendah, Pak Gubernur. Tantangannya adalah bagaimana alokasi pendapatan juga diimbangi dengan belanja yang maksimal," jelas Bima. Ia menekankan perlunya memperbesar alokasi anggaran untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sinergi untuk Program Prioritas Nasional
Wamendagri juga mendorong pemerintah daerah untuk bersinergi dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bima meminta kepala daerah terlibat aktif dalam memastikan kelancaran ekosistem dan rantai pasok program tersebut dari hulu hingga hilir agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Lebih lanjut, Bima menekankan agar pelaksanaan Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan menjadi wadah kolaboratif dengan pendekatan pentaheliks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas, akademisi, dan pelaku usaha.
Pentingnya Kebersamaan dan Kekompakan
Dalam penutupannya, Bima Arya Sugiarto menyampaikan pesan khusus kepada Gubernur Kepri. "Saya titipkan ini, Pak Gubernur, agar Kepri bisa mempertahankan soliditas dan kekompakannya, karena angka-angkanya sudah bagus. Kebersamaan antara unsur pemerintah daerah, Forkopimda, legislatif, eksekutif, provinsi, kota, dan kabupaten adalah kunci untuk melanjutkan target-target nasional kita," tutur Bima.
Pencapaian ekonomi Kepri juga disebutkan sebagai salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Dengan menjaga konsistensi kinerja dan meningkatkan optimalisasi belanja, diharapkan Kepri dapat terus menjadi kontributor signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
