Ratusan mahasiswa gabungan dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Bali, Renon, Kota Denpasar, pada Senin (22/6) sore. Massa yang menamakan diri "Aksi Bali Bergerak" ini menyuarakan berbagai persoalan kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, baik di tingkat nasional maupun di Pulau Bali.
Suasana Aksi dan Orasi
Para demonstran datang membawa spanduk dan poster. Salah satu spanduk bertuliskan, "Negara ini Arahnya Kemana Ya Wok?" Sementara poster lainnya bertuliskan "Habis Gelap Tak Kunjung Terang" dan berbagai tulisan protes lainnya. Massa aksi membentuk lingkaran di depan gerbang Gedung DPRD Bali, meletakkan spanduk dan poster, lalu secara bergantian menyampaikan orasi.
Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra bersama anggota DPRD lainnya menemui massa aksi. Dalam pertemuan itu, massa menyerahkan hasil kajian mereka terkait berbagai persoalan di Indonesia.
Lima Pokok Tuntutan
I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, Ketua BEM Universitas Udayana (Unud) yang mewakili massa aksi, menyatakan secara garis besar aksi ini mencakup lima hal: persoalan ekonomi, demokrasi, kebebasan hak sipil, penegakan HAM dan lingkungan hidup, serta pendidikan.
"Di dalam lima hal ini, kami harapkan Pemerintah DPRD Provinsi Bali dapat menyampaikan apa yang kami sampaikan ke pusat," kata dia. Massa memberikan batas waktu tiga hari kepada anggota DPRD Bali untuk menyampaikan tuntutan ke pusat dan memberikan hasilnya.
"Apabila selama tiga hari itu tidak ada gerakan sama sekali, dan tidak ada tanda-tanda bahwa itu disampaikan ke pusat, ataupun diatensi secara langsung, baik melalui media sosial atau secara daring, ataupun juga di lapangan, maka kami akan turun aksi kembali," tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya sudah tidak percaya dengan dialog-dialog yang dilakukan selama ini. "Dan yakinlah bahwa perlawanan kami akan terus terjadi, dan terus memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak masyarakat kembali ke tangan mereka," ujarnya.
Rincian Tuntutan Aksi Bali Bergerak
Tuntutan Aksi Bali Bergerak mencakup beberapa poin spesifik, antara lain:
- Menuntut Pemerintah RI untuk mengusut secara tuntas seluruh dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua serta melakukan penarikan aparat militer guna menjamin perlindungan hak-hak sipil masyarakat.
- Menuntut Presiden RI dan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki defisit APBN serta menghentikan pemborosan anggaran yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.
- Menuntut Presiden menghentikan Program Sekolah Rakyat dan mengembalikan alokasi dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20 persen) serta mendorong pemerataan akses pendidikan di daerah 3T.
- Menuntut Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR/BPN RI, dan pihak terkait menghentikan praktik deforestasi lahan yang dilakukan secara ugal-ugalan, seperti yang terjadi di Tanah Papua dengan mengatasnamakan swasembada pangan.
Pengamanan Aksi oleh Aparat
Demo Bali Bergerak ini dikawal oleh ratusan aparat dari Polresta Denpasar dan Polda Bali. Sebanyak 459 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi. Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Lenardo D Simatupang menegaskan kehadiran personel kepolisian merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi.
Seluruh personel diminta menjalankan tugas sesuai fungsi dan ploting yang telah ditentukan serta mengedepankan pendekatan persuasif selama kegiatan berlangsung. Kapolresta juga menekankan agar personel bertindak sabar, tulus, dan humanis serta menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan atau tindakan anarkis.
Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan pengamanan dilakukan untuk menjamin seluruh rangkaian aksi penyampaian pendapat dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
