La Paz, Bolivia – Krisis politik di Bolivia semakin memanas setelah dua menteri kabinet mengundurkan diri pada Selasa (2/6/2026) waktu setempat. Pengunduran diri ini terjadi di tengah gelombang unjuk rasa yang telah berlangsung berminggu-minggu, menuntut Presiden Rodrigo Paz untuk turun dari jabatannya.
Menteri Pertahanan Marcelo Salinas dan Menteri Pendidikan Beatriz Garcia secara resmi meninggalkan pos mereka, menurut laporan media lokal Bolivia yang dikutip oleh AFP pada Rabu (3/6/2026). Seorang pejabat Kementerian Pertahanan yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi pengunduran diri Salinas. Sementara itu, pengunduran diri Garcia dikonfirmasi secara terpisah oleh Kementerian Pendidikan.
Menurut sumber dari Kementerian Pertahanan, posisi Salinas akan digantikan oleh Ernesto Justiniano, seorang menteri muda yang sebelumnya menjabat sebagai tsar anti-narkoba Bolivia. Pergantian ini diharapkan dapat membawa pendekatan baru dalam menghadapi krisis yang sedang berlangsung.
Pengunduran diri para menteri ini merupakan eskalasi terbaru dalam krisis politik yang semakin dalam. Krisis ini telah melumpuhkan kota-kota besar di Bolivia dan mengancam kelangsungan pemerintahan Presiden Paz. Para pekerja, petani, dan guru turun ke jalan menuntut langkah-langkah konkret untuk meringankan krisis ekonomi terburuk yang dialami Bolivia dalam empat dekade terakhir.
Presiden Paz, yang mendapat dukungan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, telah memperingatkan bahwa Bolivia berada di "titik kritis". Meskipun demikian, pemerintah belum menutup kemungkinan untuk mendeklarasikan keadaan darurat dan mengerahkan militer guna mengendalikan situasi. Data resmi pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 100 aksi blokade jalan terjadi di berbagai wilayah, hampir dua kali lipat dibandingkan dua pekan lalu.
Blokade jalan ini telah menyebabkan kelangkaan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, terutama di La Paz sebagai pusat pemerintahan, serta di El Alto dan beberapa kota lainnya. Akibatnya, harga barang kebutuhan pokok melonjak tajam, semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat.
Di sisi lain, pemerintah Bolivia menuduh para demonstran berusaha "mengubah tatanan demokrasi" dan menyebut mantan Presiden Evo Morales sebagai dalang di balik unjuk rasa. Morales, yang memerintah dari 2006 hingga 2019, saat ini dalam persembunyian setelah menghadapi tuduhan perdagangan remaja perempuan yang diduga memiliki anak dengannya.
Dalam wawancara dengan AFP, Morales menyatakan bahwa rakyat Bolivia marah karena Presiden Paz memimpin "pemerintahan yang sepenuhnya tunduk" kepada Amerika Serikat. "Saya sangat yakin pemberontakan ini menentang model neo-liberal dan negara neo-kolonial," ujarnya. Situasi ini terus berkembang dan menjadi perhatian internasional.
