Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, kembali menekankan pentingnya soliditas di tingkat daerah sebagai fondasi pembangunan yang efektif. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 di Medan, ia meminta para kepala daerah untuk menjaga kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar roda pemerintahan berjalan optimal dan bebas dari praktik korupsi.
Sinergi Forkopimda Percepat Penanganan Masalah
Mendagri menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pembangunan di daerah. Ia mengingatkan bahwa peran kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda sangat strategis dalam memastikan sinergi antarinstansi berjalan dengan baik.
“Tolong rekan-rekan kepala daerah pahami betul posisi sebagai Ketua Forkopimda itu untuk mengoordinasikan para pimpinan daerah,” ujarnya dalam forum tersebut. Ia menjelaskan bahwa daerah dengan Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga isu sosial. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menghambat penanganan masalah di lapangan.
Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk membangun komunikasi yang intensif, baik melalui pertemuan formal maupun informal. Hal ini dinilai penting untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis antarunsur pimpinan daerah. “Jadi kekompakan ini penting, sekali lagi buat kegiatan reguler entah sebulan sekali, dua bulan sekali lah oke lah, kumpul-kumpul,” jelasnya.
Wanti-wanti Korupsi dan Pemborosan Anggaran
Selain soliditas, Mendagri menyoroti secara serius persoalan korupsi dan pemborosan anggaran yang masih terjadi di sejumlah daerah. Ia mengingatkan bahwa praktik tersebut berdampak besar terhadap kepercayaan publik dan citra pemerintah daerah. Menurutnya, maraknya kasus korupsi dalam beberapa waktu terakhir telah memunculkan persepsi negatif yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam penyaluran anggaran ke daerah.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Kepala daerah diminta untuk menghindari segala bentuk penyimpangan dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Mendagri berharap melalui forum Musrenbang ini, para kepala daerah dapat semakin memahami pentingnya sinergi dan integritas dalam menjalankan pemerintahan. Soliditas Forkopimda dan komitmen antikorupsi menjadi dua pilar utama yang harus dipegang teguh demi kemajuan daerah yang berkelanjutan.
