Pemerintah Genjot Pembangunan Huntap, Solusi Hunian bagi Korban Bencana di Sumatera
Pemerintah pusat terus berupaya mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa upaya ini bertujuan agar warga terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).
Dua Skema Pembangunan Huntap: In-Situ dan Komunal
Dalam peninjauan lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Kamis (26/3/2026), Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembangunan huntap memiliki dua skema utama. Skema pertama adalah in-situ, di mana masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana ini dicairkan dalam dua tahap, dan masyarakat juga memiliki opsi untuk menyerahkan pembangunan langsung kepada BNPB.
"Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15 ribu dari 26 ribu itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB," ujar Tito Karnavian. Skema kedua adalah komunal, di mana pembangunan huntap dilakukan dalam sebuah kompleks yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Proses pembangunannya dapat dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atau melalui gotong royong dengan kementerian, lembaga lain, serta pihak non-pemerintah.
Peran Yayasan Buddha Tzu Chi dan Koordinasi Lintas Lembaga
Pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli merupakan contoh skema komunal yang didukung oleh pihak non-pemerintah, yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi. Yayasan ini membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yaitu:
- Aceh: 1.000 unit
- Sumatera Utara: 1.103 unit
- Sumatera Barat: 500 unit
Khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara, yayasan tersebut akan membangun 103 unit huntap. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, memastikan bahwa lahan yang digunakan adalah aset Pemda yang telah memperoleh persetujuan DPRD dan memiliki sertifikat resmi. Pemda saat ini sedang menyiapkan perjanjian hukum untuk memastikan kepemilikan lahan dapat diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.
Upaya penyediaan hunian ini diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BNPB. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan harapan baru dan kehidupan yang lebih layak bagi warga terdampak bencana.
