Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah mempelajari usulan tarif baru Transjakarta dan Transjabodetabek yang diajukan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Sebelum mengambil keputusan, Pramono akan menghitung skema subsidi yang diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat kurang mampu.
Pemerintah Hitung Subsidi Sebelum Putuskan Tarif
“Laporan DTKJ sudah masuk kepada kami. Kami sedang mempelajari itu, dalam minggu-minggu depan ini kami segera menghitung kembali,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/7/2026). Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai kenaikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek harus mempertimbangkan besaran subsidi yang akan diberikan.
“Karena memang untuk memutuskan kenaikan TransJakarta dan semuanya termasuk TransJabodetabek, tentunya kami harus melihat bagaimana dengan subsidi yang harus dihitung dan dilakukan untuk itu,” lanjutnya.
Pembahasan Tarif Beriringan dengan APBD
Pramono menjelaskan bahwa pembahasan tarif transportasi umum berjalan bersamaan dengan proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta. Meskipun demikian, persoalan tarif menjadi prioritas yang akan segera diputuskan.
“Sekarang ini sedang dalam tahap pembahasan APBD dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, tetapi itu menjadi prioritas untuk segera diputuskan,” ujarnya.
15 Golongan Tetap Gratis
Pramono menegaskan bahwa kebijakan tarif nantinya akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Apabila ada penyesuaian tarif, beban tersebut tidak akan dikenakan kepada kelompok masyarakat yang selama ini mendapat fasilitas transportasi gratis.
“Tetapi yang jelas, saya dan Pak Wagub pasti mempertimbangkan untuk kebaikan masyarakat kita. Karena 15 golongan kan kita terus tambah untuk kita gratiskan, sehingga dengan demikian siapa pun yang nanti akan mengalami kenaikan pasti memang orang-orang yang mampu untuk itu,” ujarnya.
Ia memastikan 15 golongan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas transportasi umum gratis akan tetap memperoleh layanan tersebut. “Sementara 15 golongan, saya sekarang sudah minta untuk digalakkan dan mereka tetap kita gratiskan,” katanya.
Usulan DTKJ: Tarif Transjakarta Rp 5.000, Transjabodetabek Rp 10.000
Sebelumnya, Ketua DTKJ Sugihardjo mengusulkan kenaikan tarif integrasi Transjakarta dan Transjabodetabek. Tarif Transjakarta diusulkan naik menjadi Rp 5.000, sedangkan Transjabodetabek menjadi Rp 10.000.
“Yang luar kota (Transjabodetabek) itu jadinya Rp 10 ribu. Apalagi nanti kalau misalnya kita mendorong sebetulnya integrasinya bukan sesama moda transportasi jalan, tapi dengan LRT dan MRT. Kalau Transjabodetabeknya digabungkan lagi ke situ, berarti kan sudah integrasi semua moda,” ujar Sugihardjo kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/7).
Dia mengatakan, meskipun tarif naik, Transjabodetabek akan terintegrasi dengan Transjakarta dengan satu kali bayar. “Nah, kalau Rp 10 ribu kan kalau dibilang naik itu patokannya apa? Kalau dari selama ini Rp 3.500 naiknya kan jadi Rp 10 ribu kan naik kan. Tapi juga kalau dilihat dari sekarang dia bisa menggunakan Transjakarta,” ucapnya.
