Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penataan ruang yang baik merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurutnya, koordinasi yang kuat antarinstansi sangat diperlukan, terutama dalam mitigasi konflik lahan, agar pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Tata Ruang Terkendali untuk Sumber Pendapatan Daerah
“Tentu tata ruangnya harus kita pastikan bisa terkendali, dan kita garap bersama-sama menjadi sumber [pendapatan daerah],” ujar Bima dalam keterangan resmi pada Rabu (8/7/2026). Pernyataan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang digelar di Graha Kepri, Kota Batam.
Bima menjelaskan bahwa Kepri memiliki karakteristik geografis unik, di mana sebagian besar wilayahnya berupa perairan dan hanya sebagian kecil daratan. Meski demikian, provinsi ini menyimpan potensi besar di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, perdagangan, kemaritiman, sumber daya alam, hingga pariwisata berbasis sejarah.
Tantangan dan Regulasi Daerah
Pekerjaan rumah utama yang perlu dicermati adalah memastikan pemanfaatan ruang daratan yang terbatas dapat dilakukan secara optimal. Bima mengidentifikasi empat tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah daerah di Kepri: degradasi lingkungan, kerentanan terhadap bencana, konflik tata ruang, serta tingginya arus masuk penduduk, khususnya di Batam.
“Ini kita cermati betul. Karena itu, Kemendagri dalam hal ini Pak Ketua [Komisi II DPR], memastikan bahwa seluruh Perda-Perda terkait dengan perencanaan APBD, ini menimbang faktor potensi dan tantangan-tantangan tadi. Regulasi-regulasi ada, kami pastikan juga sinkron dengan tadi,” tegas Bima.
Kemendagri bersama Komisi II DPR RI berkomitmen untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan potensi dan tantangan yang dimiliki Kepri, termasuk dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Nilai Historis dan Budaya Kepri
Bima menekankan bahwa Kepri tidak hanya memiliki potensi ekonomi, tetapi juga nilai historis dan budaya yang menjadi pembeda dibandingkan daerah lain. Pulau Penyengat, misalnya, merupakan pusat penting kebudayaan Melayu dan tempat lahirnya Raja Ali Haji, tokoh penyusun pedoman bahasa Indonesia serta penulis Gurindam Dua Belas.
“Daerah ini itu pusat pemerintahan Kerajaan Riau sejak tahun 1800. Jadi agak panjang nih, agak panjang, jadi pusat kebudayaan Melayu, ada Raja Ali Haji, dan sebagainya,” papar Bima.
Ia mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi Kepri untuk membangun museum bahasa di Pulau Penyengat sebagai upaya memperkuat daya tarik wisata sejarah. “Kemendagri bersama-sama dengan [Kementerian] ATR/BPN, [Kementerian] Pariwisata, akan bersama-sama mendukung,” tambahnya.
Sport Tourism dan Potensi Ekonomi
Selain wisata sejarah, Bima mendorong Kepri untuk mengembangkan sektor sport tourism yang terus berkembang. Ia meyakini Batam dan sejumlah daerah lain di Kepri memiliki potensi menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga bertaraf nasional maupun internasional, yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya yakin ya, ini kalau Batam, Kepri, ini sport tourism, ada triathlon, nanti ada bintang maraton. Ini akan luar biasa,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri.
