Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), angkat bicara mengenai posisi PDIP yang belakangan disorot oleh sejumlah partai politik dalam koalisi pemerintah. AHY menegaskan sikap hormatnya terhadap setiap partai yang memiliki pandangan politik tertentu, seraya mengingatkan pentingnya mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan partisan.
AHY: Semua Partai Punya Kepentingan
Dalam pernyataannya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026), AHY menyatakan, "Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan, tapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan." Pernyataan ini disampaikan menanggapi dinamika politik terkini yang menyoroti peran PDIP sebagai partai penyeimbang.
AHY juga mengungkit pengalaman Partai Demokrat yang pernah menjadi partai penguasa maupun oposisi di masa lalu. Menurutnya, Demokrat memiliki kelengkapan pengalaman dan rekam jejak dalam berbagai posisi politik. "Demokrat juga tentu punya kepentingan, punya tujuan, dan kami juga pernah di oposisi, kami pernah menjadi the ruling party, sehingga bisa dikatakan Demokrat itu punya kelengkapan dalam pengalaman dan track record. Kami syukuri semua itu. Tentu masing-masing dengan konsekuensi dengan tantangan yang berbeda-beda," ujar AHY.
Peran Oposisi: Kritik Konstruktif dan Solusi
Menko Infrastruktur tersebut menilai bahwa ketika suatu partai berada dalam koalisi pemerintah, perannya adalah menjaga kelancaran program pemerintah. Sebaliknya, ketika menjadi oposisi, partai harus memberikan kritik yang membangun. "Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi," tegas AHY.
Ia menambahkan bahwa kritik tidak boleh bersifat memecah belah bangsa atau mendiskreditkan pemerintah seolah-olah semuanya salah. "Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya," lanjutnya.
Pentingnya Checks and Balances
AHY menekankan bahwa pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) merupakan hal yang penting dan dibutuhkan dalam negara demokrasi. Ia menitipkan pesan kepada Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Eddhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dari parlemen. "Checks and balances ini juga diniscayakan dalam sebuah demokrasi, apapun pilihan politiknya ataupun pilihan rezim kepemiluannya. Dengan demikian saya menitip pesan juga kebetulan di sini ada Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI dan teman-teman yang saat ini ada di parlemen, mari jaga terus spirit yang positif," jelas AHY.
Ia menegaskan komitmen Demokrat dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Demokrat hari ini bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tentu kami ingin terus mengawal, memastikan agar program-program dan kebijakan-kebijakan itu benar-benar untuk rakyat," sambungnya.
Tanggapan PDIP: Ada Ketidaknyamanan di Internal Koalisi?
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi sikap Golkar dan Demokrat yang mempermasalahkan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Deddy menduga adanya situasi kurang nyaman di internal koalisi pemerintah sehingga posisi PDIP dipersoalkan. "Memang mengherankan sikap mereka ini. Apakah memang ingin banget PDI Perjuangan juga punya menteri di kabinet, baru merasa tenang karena kurang pede atau bagaimana?" kata Deddy kepada wartawan, Minggu (21/6).
Deddy menilai ada ketidaknyamanan di antara partai-partai koalisi pemerintahan. Ia menyebut ada indikasi partai-partai tersebut ingin mengadu domba PDIP dengan rakyat atau presiden. "Ataukah mereka ingin juga agar PDIP berada dalam situasi yang kurang menyenangkan dengan mereka. Saya jadi terpikir bahwa jangan-jangan ada masalah atau ketidaknyamanan di internal partai koalisi saat ini," ujar Deddy. "Kalau nggak nyaman ya keluar saja dari pemerintahan, jangan bikin isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Apakah memang niat partai-partai ini ingin mengadu domba PDI Perjuangan dengan rakyat dan atau dengan pemerintah atau Presiden," tambahnya.
