Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluapkan kemarahannya setelah mengetahui adanya praktik jual beli kartu layanan transportasi umum gratis di media sosial. Ia mengancam akan memberikan sanksi tegas jika ditemukan indikasi keterlibatan orang dalam atau ordal dalam kasus ini.
Pramono: Tindak Tegas Jika Ada Ordal
“Saya kebetulan mengikuti dan saya meminta untuk siapa pun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya minta untuk diambil tindakan yang tegas,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pramono menegaskan bahwa sistem layanan transportasi di Jakarta saat ini dijalankan secara terbuka dan transparan, termasuk dalam pengaturan kartu layanan gratis bagi golongan masyarakat yang telah ditentukan.
“Karena sekarang ini bagian dari transparansi untuk pengaturan sistem transportasi di Jakarta, termasuk kartu yang dimiliki itu dilakukan secara transparan dan terbuka,” jelasnya.
Jual Beli Kartu Cederai Transparansi
Menurut Pramono, praktik jual beli kartu fasilitas transportasi gratis tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mencederai prinsip transparansi pelayanan publik yang sedang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sebelumnya, ramai di media sosial terkait temuan dugaan jual beli Kartu Layanan Gratis (KLG) yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta bagi 15 golongan masyarakat. Kasus ini berawal dari unggahan pengguna platform Threads dengan akun @lalaputriis.
Kartu Jakcard Dijual Bebas
Dalam unggahannya, akun tersebut menawarkan kartu Jakcard yang disebutnya memiliki fasilitas gratis naik Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta selama satu tahun penuh.
“Peminatnya banyak bgt tp aku cuma punya 5 kartu. Dan itu masih otw semua karna harus di regist. Aku ganti ya sistemnya yg duluan tf yg dapet,” tulis akun tersebut. Beberapa saat kemudian, lewat unggahan baru, ia menyatakan seluruh kartu telah habis terjual alias sold out.
Praktik ini memicu kekhawatiran bahwa kartu yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Pemprov DKI Jakarta pun berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh dan memperketat pengawasan distribusi kartu layanan gratis.
