Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak seluruh elite politik dan partai politik menunjukkan kedewasaan dalam merespons dinamika nasional. Menurut Ketum Depinas SOKSI itu, elite politik hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau ajakan bernuansa hasutan yang berpotensi memanaskan situasi.
Kritik Harus Bertanggung Jawab
"Kritik itu penting dalam demokrasi agar pemerintah terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan karena situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas, perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya lebih mereda," ujar Misbakhun kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).
Misbakhun menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian wajar dalam demokrasi. Setiap pandangan dari masyarakat, mahasiswa, tokoh nasional, maupun parpol, katanya, harus dihormati sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
Pemerintah Mendengarkan Kritik
Legislator Golkar yang memimpin Komisi XI DPR itu meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mau mendengarkan kritik dan menindaklanjutinya. Sebagai contohnya, kata Misbakhun, berbagai kritik soal dugaan penyelewengan dalam program MBG. "Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum," imbuhnya.
Kritik PDIP Kurang Substantif
Secara khusus, Misbakhun juga menanggapi respons sebagian elite PDIP terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik belakangan ini. Misbakhun mengaku menghormati kritikan para politikus PDIP kepada pemerintah. Namun, Misbakhun belum menemukan hal substantif dan solutif dalam berbagai kritik yang disampaikan politikus PDIP. Menurut dia, hal itu patut disayangkan karena PDIP pernah berkuasa dan punya pengalaman mengelola persoalan yang tidak sederhana.
"PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengoperasionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," ujar Misbakhun.
Politik Dua Kaki Tidak Elegan
Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan meski sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal adanya oposisi secara formal, semestinya setiap parpol tetap menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten. Menurut dia, parpol hendaknya tidak bermain dua kaki, yakni memutuskan di dalam atau di luar kekuasaan. Misbakhun menegaskan tidak elok partai politik ikut menikmati apresiasi ketika kebijakan pemerintah disambut baik rakyat, tetapi langsung buru-buru mengambil jarak ketika pemerintah menghadapi kebijakan sulit dan kurang populer. Dia menyebut sikap politik ambigu seperti itu bukan praktik yang baik dalam politik.
"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan," tambah Misbakhun.
Konsistensi Mendidik Rakyat
Ia menilai rakyat tak ingin melihat sikap politik yang ambigu. Menurut Misbakhun, kejelasan sikap politik juga bagian dari pendidikan demokrasi. "Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat dibanding sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi," kata Misbakhun.
Meski demikian, Misbakhun mendorong seluruh parpol mengedepankan politik kerja bersama. Alasannya, berbagai persoalan saat ini tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan, sehingga penyelesaiannya membutuhkan kontribusi gagasan dari semua kekuatan politik.
"Mari kita bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas seluruh elite politik ialah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat. Politik dengan wawasan kebangsaan dimana nilai-nilai kepentingan nasional harus diprioritaskan daripada kepentingan politik praktis populis," ujar Misbakhun.
Tanggapan PDIP: Posisi Jelas sebagai Penyeimbang
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo sebelumnya menegaskan posisi PDIP sangat jelas berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang usai PKB meminta sikap partainya tak abu-abu. Ganjar mengatakan sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai. "Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas, kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil mekanisme organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada yang abu-abu," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (19/6).
Ganjar mengatakan fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. Menurutnya, PDIP akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mengkritik kebijakan yang dianggap tak tepat. "Seperti catatan kami soal MBG, KDMP, pendidikan, kesehatan, polugri, bencana, dan lain-lain. Checks and balances adalah fondasi demokrasi yang sehat," ujarnya.
