Perempuan Amanat Nasional (PUAN) mulai memperkuat kaderisasi dan rekrutmen politik perempuan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan. Partai yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berisiko gugur sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat.
Ketua Umum PUAN, Farah Puteri Nahlia, dalam keterangannya pada Sabtu (20/6/2026) menegaskan bahwa pihaknya akan terus menggenjot kaderisasi demi memenuhi kuota tersebut. "Pastinya (digenjot demi kuota 30 persen). Itu perintah langsung dari Ketum PAN (Zulkifli Hasan). Jadi kita akan gas terus, gaspol," ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan di sela-sela pelantikan DPP PUAN di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/6). Farah mengungkapkan bahwa salah satu langkah yang disiapkan PAN adalah pembentukan sekolah politik bagi kader perempuan. Langkah ini bertujuan membekali kader yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2029.
"Saya sudah punya rencana akan membuat semacam kelas sekolah politik untuk kader PUAN, yang mana langsung straight to the point belajar strategi politik. Sehingga, perempuan PUAN yang ingin maju ke legislatif di 2029 bisa kita kaderisasi," ungkapnya.
Farah menilai persiapan sejak dini diperlukan agar PAN tidak hanya memenuhi ambang batas keterwakilan perempuan, tetapi juga meningkatkan jumlah kader perempuan yang duduk di DPR maupun DPRD. "Kalau kami optimis ya, karena sekarang saja kader perempuan PAN di DPR maupun DPRD sudah banyak. Akan kami tingkatkan, oleh karena itu kita akan mencari kader-kader terbaik di daerah. Kita akan terus maraton sampai 2029 nanti dari sekarang," pungkasnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Ketum PAN yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendes PDT sekaligus Waketum PAN Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, dan para elit PAN lainnya.
